DONGGALA – Pemerintah terus mendorong keadilan energi dan pemerataan ekonomi hingga ke wilayah pesisir. Di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan yang memudahkan nelayan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga terjangkau dan lokasi lebih dekat dari tempat tinggal.
SPBU Nelayan tersebut dikelola oleh koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Keberadaannya dinilai membawa dampak signifikan terhadap aktivitas melaut nelayan setempat.
Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan SPBU Nelayan memberikan manfaat nyata, terutama dalam menekan biaya operasional nelayan.
“Nelayan sangat bersyukur dengan adanya SPBU Nelayan ini karena bisa membeli BBM sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Sebelumnya, mereka membeli solar dari pengecer dengan selisih harga sekitar Rp 3.000 hingga Rp 4.000 per liter di atas harga resmi. Kini, solar bisa diperoleh langsung dengan harga Rp 6.800 per liter,” ujar Erika saat kunjungan lapangan, Minggu (21/12/2025).
Selain harga, faktor jarak juga menjadi keuntungan utama. Sebelum SPBU Nelayan beroperasi, nelayan harus menempuh jarak sekitar 21 kilometer ke SPBU terdekat, yang memerlukan waktu dan biaya tambahan.
Erika menambahkan, nelayan di Donggala telah memahami mekanisme penggunaan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi dan kompensasi.
“Solar baru satu hari disalurkan saat kami datang, sementara pertalite sudah sekitar seminggu diperjualbelikan. Di SPBU Nelayan ini juga tersedia pertamax sebagai BBM nonsubsidi untuk masyarakat umum, dan minat terhadap BBM nonsubsidi cukup tinggi,” jelasnya.
Anggota Komite BPH Migas lainnya, Harya Adityawarman, mengapresiasi pengelolaan SPBU Nelayan yang telah terintegrasi secara digital. Ia berharap dukungan kredit permodalan yang diterima nelayan dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk BBM, tetapi juga pengadaan peralatan penunjang operasional.
“Yang menggembirakan, seluruh kegiatan operasional SPBU Nelayan ini langsung terhubung dengan dashboard Pertamina Patra Niaga dan dapat dipantau setiap hari oleh BPH Migas,” kata Harya. Ia berharap operasional SPBU Nelayan dapat berjalan berkelanjutan.
Manfaat SPBU Nelayan juga dirasakan langsung oleh nelayan. Daud (43), salah seorang nelayan setempat, mengaku kini lebih mudah mendapatkan BBM.
“Sebagai nelayan, kami sangat bersyukur karena sebelumnya harus membeli BBM di SPBU yang jaraknya jauh. Sekarang lebih dekat dan harganya jelas. Semoga SPBU Nelayan ini bisa terus berjalan,” ujarnya.
Selain meninjau SPBU Nelayan, Erika Retnowati yang juga menjabat sebagai Ketua Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) turut mengunjungi Integrated Terminal (IT) Donggala serta sejumlah SPBU di Kota Palu. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kondisi pasokan BBM selama periode Nataru 2025/2026.
“Secara umum, kondisi pasokan BBM dalam keadaan aman. Kami berharap perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan lancar,” kata Erika.
Harya menambahkan, selama periode Nataru, kebutuhan BBM di Sulawesi Tengah diperkirakan meningkat sekitar 5 persen untuk jenis gasoline, sementara konsumsi gasoil relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.
“Berdasarkan hasil uji kualitas dan kuantitas BBM di SPBU, seluruhnya memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir IT Manager Donggala Ari Wibowo dan Sales Branch Manager Sulawesi Tengah II Fuel Pertamina Patra Niaga Gidan Rasendrianto.
Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M.V. Dumatubun menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah melalui penyediaan lembaga penyalur BBM khusus bagi nelayan.
“Nelay an memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan ketersediaan BBM dengan akses yang lebih dekat dan terjangkau bagi nelayan,” ujarnya.