LUWU TIMUR - Sejumlah perwakilan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Luwu Timur menggelar audiensi dengan Bupati Luwu Timur, Irwan Bahri Syam, untuk membahas konflik lahan antara masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati pada Jumat (28/11/2025) sekitar pukul 16.45 Wita.
Aliansi ini diwakili oleh Ardiansyah Mualla selaku koordinator, Nahris yang merupakan Kepala Desa Lumbewe, Evi sebagai perwakilan masyarakat adat Pamona dari Mangkutana, serta sejumlah warga dari Kecamatan Burau dan Kecamatan Mangkutana.
Dalam forum tersebut, Bupati Irwan Bahri Syam hadir langsung bersama beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajaran Pemkab Luwu Timur.
Ardiansyah Mualla, yang akrab disapa Ardi, memaparkan bahwa pertemuan digelar untuk menyampaikan secara langsung persoalan lahan garapan masyarakat, khususnya petani yang selama ini berbenturan dengan kawasan operasional PTPN.
Menurutnya, konflik terjadi di dua wilayah utama: afdeling Jalajja I dan II di Kecamatan Burau serta afdeling Margolembo di Kecamatan Mangkutana.
“Pertemuan dengan Pak Bupati dilakukan secara terbuka. Kami membawa aspirasi warga yang selama ini mengelola lahan namun berulang kali berhadapan dengan klaim perusahaan,” ujar Ardi.
Ia menilai pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Irwan Bahri Syam menunjukkan sikap terbuka serta memberi ruang dialog bagi masyarakat kecil yang terdampak. Ardi menyebut Bupati Ibas sapaan akrab Irwan Bahri Syam memperlihatkan keberpihakannya terhadap kelompok rentan yang selama ini merasakan tekanan dari perusahaan negara tersebut.
Ardi menambahkan, dalam pertemuan itu Bupati Ibas menyatakan komitmen untuk membantu menyelesaikan konflik yang disebut telah berlangsung turun-temurun.
“Pak Bupati berjanji akan membentuk tim pemetaan untuk mengidentifikasi lahan garapan warga sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini. Beliau juga menyampaikan akan kembali menemui jajaran pimpinan PTPN IV untuk membahas laporan kami,” kata Ardi.
Ardi berharap langkah tersebut menjadi awal penyelesaian yang lebih konkret agar masyarakat bisa memperoleh kejelasan atas lahan yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun.