LUWU UTARA - Bawaslu Luwu Utara menggelar rapat penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pelanggaran.
Ketua Bawaslu Luwu Utara muhajirin mengatakan bahwa penyusunan draft SOP ini sangat penting bagi semua staf.
"Ini akan menjadi acuan untuk melakukan prosedur penanganan pelanggaran yang benar,” kata Muhajirin, Kamis (14/4/2022).
Dia menjelaskan bahwa jika suatu saat Koordinator dan Staf Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengeta (HPP) melakukan dinas luar maka mau tidak mau staf yang berada di kantor yang menerima laporan dari masyarakat.
"Untuk melakukan penanganan pelanggaran minimal 3 orang yang bertugas, olehnya itu staf dari divisi lain diharapkan juga mengetahui kerja-kerja penanganan pelanggaran agar prosedur dapat di jalankan dengan baik dan benar," jelasnya.
Menurutnya, dengan adanya kegiatan tersebut dia berharap agar seluruh jajaran sekretariat untuk mengikuti sehingga bisa memahami prosedur penanganan pelanggaran yang benar, karena pada intinya kita harus bekerja sesuai dengan SOP.
Sementara itu, koordinator Divisi Penanganan Pelanggaraan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Asry Yusuf saat membawakan materi, dirinya menegaskan bahwa melakukan proses penanganan pelanggaran baik itu hasil temuan maupun laporan harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Di Bawaslu ada sekitar 9 divisi, maka minimal juga 9 Draf SOP yang harus kita buat sebagai acuan dalam melakukan kerja-kerja di lembaga kita,” kata Asry Yusuf
Dia menjelaskan, selain setiap divisi harus mempunyai SOP, divisi yang beririsan juga harus memiliki SOP tersendiri, misalnya jika ada temuan pelanggaran Pemilu. Ini digabung dalam satu SOP yaitu SOP Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran sebab proses penanganannya beririsan.
“Saya sampaikan bahwa dalam membuat satu SOP harus menghasilkan satu output agar mekanismenya tidak berbelit belit. Banyak yang harus kita buat namun yang perlu kita utamakan terlebih dahulu adalah SOP yang akan kita gunakan dalam waktu dekat,” ucap Azry Yusuf
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa dampaknya jika melakukan proses penanganan pelanggaran tidak sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
“Penanganan pelanggaran itu harus profesional, sebab apabila dalam pelaksanaannya terjadi kekeliruan akan menjadi sunami bagi lembaga kita, karena salah satu indikator penilaian dimata publik itu bagaimana penanganan pelanggaran yang dilakukan,” terangnya.
Divisi lain, lanjut dia, perlu juga mengetahui tata cara melakukan proses penanganan pelanggaran.
“Karena pada praktiknya dibutuhkan SDM dari divisi lain sebab staf penanganan pelanggaran sangat terbatas, belum lagi jika ada yang melakukan dinas luar atau ada yang sedang sakit," ucapnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Inspirasitimur.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Inspirasi Timur News Update", caranya klik link https://t.me/inspirasitimurdotcom, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.