SPACE PANJANG

 




 

LUWU TIMUR – Ketua LBH Luwu Timur, Muhammad Nur mengatakan 11 Poin yang disampaikan Bupati Luwu Timur adalah hal yang futuristik, global dan pundamental.

 

Belum ada LSM atau lembaga apapun di Lutim ini yang bisa sedetail itu menyampaikan isu strategis ke PT Vale. Demikin  kata Muhammad Nur, Minggu ( 11/07/2021).

 

Menurut Muhammad Nur panggilan Cici, Bupati selain kepala pemerintahan juga adalah kepala daerah, sebagai kepala pemerintahan adalah perpanjangan pemerintahan pusat, sebagai kepala daerah adalah perpanjangan tangan kepentingan rakyatnya didaerah yang dia pimpin.

Makanya bupati punya HAK diskresi oleh UU (UU NO 30 TAHUN 2014) artinya bupati boleh mengambil langkah – langkah yang tidak besesuaian dengan regulasi dari pusat  demi kepentingan rakyat didaerahnya.

11 point yang dilontarkan Bupati ke PT Vale adalah sesuatu yang futuristik, global dan fundamental artinya pemimpin terdahulu belum memikirkan, mungkin sempat memikirkan tetapi belum bisa bertindak karena ada suatu pertimbangan.

”Sampai saat ini baik jaman PT INCO juga belum ada LSM yang pernah memikirkan sedetail ini lontaran ke PT Vale,” kata Muhammad Nur

Menurut Muhammad Nur, Global yang dimaksud bupati akan berhadapan tekanan global karena bisnis tambang adalah bisnis “mafia” yang berskala internasional, artinya bupati akan berhadapan dengan bangsa luar dan bangsanya sendiri .

Pengertian fundamental, 11 point ini juga karena menyangkut generasi yang akan datang, keselamatan etnis dan lingkungan hidup .

11 point tuntutan bupati ini sangat rasional dari aspek yuridis tetapi ini butuh orang – orang ahli dibidangnya dan yang tidak punya ketergantungan dengan kepentingan dengan PT Vale .

”Makanya Bupati saat ini membuka pintu kepada siapa saja para profesional dan pakar untuk menjadi staf ahli secara sukarela memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah,” ujar Muhammad Nur

Lanjut Muhammad Nur, Pihak PT Vale sudah merespon surat bupati dan bersedia berunding bulan Juli ini, saya pribadi melihat perundingan ini butuh tahapan dan waktu karena 11 point ini ada 100 lebih UU dan regulasi yang terkait termasuk Kontrak Karya.

” Kita berdoa, semoga bupati tetap konsisten dengan 11 point itu, karena semua bermuara pada kepentingan rakyat, mari kita menanggapinya biasa-biasa saja, santai, percayakan pada ahlinya karena tuntutan bupati kita, bisa saja berujung pengadilan bahkan ke mahkamah internasional,” jelas Muhammad Nur.

Previous Post Next Post