LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, terus mendorong kebangkitan sektor perkebunan, khususnya komoditas kakao.
Pemkab Luwu menargetkan produktivitas kakao kembali mendekati capaian pada era 1998. Target tersebut diharapkan mulai terwujud pada 2028 melalui peningkatan produksi, perbaikan kualitas hasil panen, pendampingan petani, hingga penguatan hilirisasi.
Upaya itu dibahas dalam rapat koordinasi untuk mendukung program peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas perkebunan Tahun Anggaran 2026 bersama kelompok tani, jajaran pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan stakeholder terkait, Sabtu (8/8/2026).
Bupati Luwu, H. Patahuddin, mengatakan pengembangan kakao menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.
Menurut dia, peningkatan produksi harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas dan pengolahan hasil perkebunan agar memberikan nilai tambah bagi petani.
“Insyaallah akhir tahun sudah bisa berproduksi. Kami juga berharap petani bisa menjaga kualitas kakaonya,” kata Patahuddin.
Dorong Hilirisasi Kakao
Salah satu langkah yang disiapkan Pemkab Luwu adalah memperkuat hilirisasi melalui IKM Barambing.
Saat ini, fasilitas tersebut masih dalam tahap pembenahan. Pemerintah daerah berharap fasilitas pengolahan itu dapat mulai berproduksi pada akhir tahun.
Patahuddin menilai hilirisasi penting agar komoditas perkebunan Luwu tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.
“Ke depan, insyaallah Luwu akan kembali seperti dulu menjadi salah satu penghasil utama kakao,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga mendorong petani memperbaiki proses pascapanen, terutama dalam hal fermentasi biji kakao.
Menurut Patahuddin, biji kakao yang baru dipanen tidak seharusnya langsung dijemur.
“Jangan habis petik, belah langsung dijemur. Sebaiknya dipetik, dibelah, kemudian difermentasi terlebih dahulu baru dijemur, sehingga kualitasnya bisa bagus,” jelasnya.
Dalam program pengembangan kakao, sejumlah klon menjadi prioritas, yakni BB, MCC 01, MCC 02, Sulawesi 1 (S1), dan Sulawesi 2 (BR 25).
Klon-klon tersebut dipilih karena memiliki produktivitas yang baik dan dinilai lebih mampu menghadapi serangan hama.
Selain kakao, program bantuan perkebunan juga mencakup bibit pala dan kopi.
Petani penerima program juga mendapatkan dukungan biaya tenaga kerja untuk penggalian lubang dan penanaman sebesar Rp 13.000 per lubang. Bantuan tersebut disalurkan melalui rekening kelompok tani.
Bantuan Pemerintah Dikawal agar Tepat Sasaran
Patahuddin mengatakan Pemkab Luwu akan mengawal bantuan pemerintah pusat agar benar-benar diterima petani yang memenuhi kriteria.
Pemkab Luwu menyiapkan calon petani dan calon lahan (CPCL), termasuk pemetaan poligon serta titik koordinat lahan penerima bantuan.
“Kami betul-betul mengawal bantuan Bapak Presiden melalui Menteri Pertanian agar tersalurkan dengan baik dan merata, sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaatnya,” katanya.
Patahuddin mengatakan dukungan pemerintah pusat, khususnya untuk program hilirisasi, masih sangat dibutuhkan.
Dengan adanya fasilitas pengolahan, kakao yang dihasilkan petani Luwu diharapkan dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Pemkab Luwu menargetkan produktivitas kakao kembali mendekati capaian pada 1998.
“Target kami tahun 2028 bisa meningkatkan seperti saat itu,” ungkap Patahuddin.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan memperkuat pendampingan kepada petani dan meningkatkan peran penyuluh pertanian.
“Kami akan terus melakukan pendampingan di lapangan. Tugas kami di daerah bagaimana meningkatkan produktivitas kakao di Kabupaten Luwu bisa kembali seperti tahun-tahun 1998,” ujarnya.
521 Kelompok Tani Kakao
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, Islamuddin, mengatakan hilirisasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas kakao.
“Dengan hilirisasi, insyaallah kakao bisa diolah menjadi bubuk atau pasta. Ini tentunya bisa menambah nilai pendapatan petani dan meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Islamuddin.
Saat ini terdapat 521 kelompok tani kakao yang menjadi bagian dari pengembangan komoditas tersebut di Kabupaten Luwu.
Namun, petani masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama kondisi cuaca ekstrem dan suhu panas yang dapat memengaruhi produktivitas tanaman.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, penyuluh pertanian didorong aktif memberikan pendampingan kepada petani di lapangan.
Pendampingan tidak hanya mencakup teknik budidaya, tetapi juga pengenalan terhadap hama dan penyakit yang berpotensi menyerang tanaman kakao.
Islamuddin menjelaskan, bantuan perkebunan tersebut bersumber dari Kementerian Pertanian.
Pemerintah daerah berperan dalam pendataan, pendampingan, serta pengawalan agar bantuan dapat diterima kelompok tani sesuai sasaran.
Pemkab Luwu berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, dan stakeholder dapat mempercepat peningkatan produksi sekaligus hilirisasi komoditas perkebunan.
Dengan langkah tersebut, sektor perkebunan diharapkan kembali menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dan memperkuat posisi Kabupaten Luwu sebagai salah satu sentra kakao unggulan di Sulawesi Selatan.
No comments:
Post a Comment