MAKASSAR - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi Selatan menyoroti masih adanya ketimpangan akses listrik di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.
Kondisi tersebut terutama terjadi di sejumlah dusun dan kampung di Kecamatan Lembang yang hingga kini disebut belum menikmati layanan listrik secara layak dan merata.
Koordinator BEM Nusantara Sulawesi Selatan, Rukmayana, mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait.
Menurut dia, ketimpangan akses listrik menjadi persoalan yang cukup ironis karena di wilayah Bakaru, Kecamatan Lembang, terdapat pembangkit listrik.
“Di wilayah Bakaru, Kecamatan Lembang, terdapat pembangkit listrik yang seharusnya dapat mendukung kebutuhan energi masyarakat sekitar. Namun, keberadaan pembangkit tersebut belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sejumlah kampung yang berada di sekitarnya,” ujar Rukmayana dalam keterangannya.
BEM Nusantara Sulawesi Selatan menilai kondisi itu menunjukkan masih adanya persoalan dalam pemerataan akses energi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
Padahal, listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang berperan penting dalam berbagai aktivitas masyarakat.
Ketersediaan listrik tidak hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga menunjang kegiatan pendidikan, aktivitas ekonomi, pelayanan kesehatan, komunikasi, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, BEM Nusantara Sulawesi Selatan mendesak pemerintah daerah, pemerintah pusat, PT PLN (Persero), serta pihak terkait untuk memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Lembang.
Mereka meminta pemerintah melakukan pendataan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap kampung dan wilayah yang belum mendapatkan layanan listrik secara layak.
“Pemerintah harus memastikan ada langkah konkret dan berkelanjutan untuk memperluas jaringan listrik sehingga masyarakat di wilayah terpencil juga dapat menikmati akses energi secara layak,” kata Rukmayana.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur energi seharusnya tidak hanya berorientasi pada keberadaan pembangkit, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional.
BEM Nusantara Sulawesi Selatan juga meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada pendataan maupun wacana pembangunan jaringan listrik.
“Kami mengecam pemerintah dan pihak terkait agar tidak menutup mata terhadap kondisi masyarakat di wilayah terpencil. Negara harus hadir dan memastikan setiap masyarakat memperoleh hak yang sama atas akses listrik yang layak, aman, berkelanjutan, dan berkeadilan,” tegas Rukmayana.
BEM Nusantara Sulawesi Selatan menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Sulawesi Selatan.
Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar masyarakat di Kecamatan Lembang, khususnya kampung-kampung yang belum teraliri listrik, dapat memperoleh pelayanan energi secara merata.
No comments:
Post a Comment