MAKASSAR - Sejumlah proyek strategis Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa dan pemuda.
Salah satunya terkait rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) serta pengelolaan sampah yang dinilai membutuhkan kepastian pelaksanaan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STIE PB, Fitra Jaya, meminta Pemerintah Kota Makassar lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan dan kendala proyek-proyek strategis tersebut.
Menurut Fitra, keterbukaan informasi penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan proyek, termasuk berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
"Pemerintah Kota Makassar harus serius merespons ultimatum dari pemerintah pusat terkait proyek PSEL dan pengelolaan sampah ini. Ini bukan sekadar urusan birokrasi di atas kertas, melainkan masalah yang berdampak langsung pada lingkungan hidup dan kesejahteraan warga Makassar," ujar Fitra saat dimintai tanggapan, Sabtu (8/8/2026).
Soroti pengawasan KPK
Selain PSEL, Fitra juga menyoroti keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam supervisi terhadap sejumlah proyek strategis pemerintah daerah.
Ia menilai pengawasan tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola, perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban proyek.
Menurut dia, pengawasan lembaga antikorupsi tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus mendorong terwujudnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
"Adanya pengawasan dari KPK jangan hanya dijadikan formalitas atau tameng pelindung. Kami dari elemen pemuda menuntut akuntabilitas nyata. Publik berhak tahu ke mana anggaran dialokasikan dan mengapa ada keterlambatan pada proyek-proyek strategis kota ini," kata Fitra.
Fitra mengatakan, transparansi diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan baru dalam pelaksanaan proyek pemerintah, terutama proyek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta Pemkot Makassar menyampaikan secara terbuka target penyelesaian, hambatan, serta langkah yang dilakukan untuk memastikan proyek strategis dapat berjalan sesuai ketentuan.
Minta Pemkot komunikatif
Fitra berharap Pemkot Makassar memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Menurutnya, keterbukaan pemerintah dapat membantu masyarakat memahami persoalan yang dihadapi sekaligus menjadi bagian dari mekanisme pengawasan publik.
"Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui proyek ketika sudah bermasalah. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka progres, kendala, dan solusi yang sedang ditempuh," ujarnya.
Ia menambahkan, proyek pengelolaan sampah memiliki urgensi tersendiri karena berkaitan dengan persoalan lingkungan yang dihadapi Kota Makassar.
Karena itu, Fitra meminta pemerintah daerah memastikan seluruh tahapan proyek dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sorotan tersebut diharapkan menjadi masukan bagi Pemkot Makassar untuk memperbaiki tata kelola proyek sekaligus memastikan program pembangunan yang telah direncanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
No comments:
Post a Comment