JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengembangkan sistem pengawasan perbatasan berbasis drone yang diberi nama "Pagar Digital". Inisiatif tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan keimigrasian, terutama di wilayah perbatasan yang rawan menjadi jalur perlintasan ilegal.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan gagasan tersebut muncul setelah dirinya melihat berbagai teknologi pengamanan perbatasan saat menghadiri pameran pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu.
Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu menghasilkan teknologi sekelas produk luar negeri sehingga perlu didorong untuk menciptakan sistem pengamanan karya anak bangsa.
"Dari situlah saya terpikirkan untuk menggandeng kampus terbaik di Indonesia di bidang teknologi guna menginisiasi 'Pagar Digital', sistem pengamanan perbatasan menggunakan drone," ujar Hendarsam usai rapat bersama perwakilan ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Selasa (30/6/2026).
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki garis perbatasan darat sepanjang 3.111 kilometer. Namun, hingga saat ini hanya tersedia 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Sebagian di antaranya bahkan belum beroperasi karena berbagai kendala, termasuk perjanjian lintas batas.
Berdasarkan data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat periode Januari hingga April 2026, jumlah pelintas resmi mencapai 679.867 orang. Meski demikian, tantangan terbesar justru berasal dari aktivitas perlintasan ilegal melalui jalur-jalur tidak resmi yang sulit diawasi.
Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, tingginya risiko keamanan bagi petugas di wilayah konflik, serta ancaman kejahatan lintas negara seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.
Sebagai tahap awal, sistem "Pagar Digital" akan diprioritaskan di kawasan perbatasan darat Kalimantan-Malaysia, Papua-Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur-Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, pengawasan akan difokuskan di Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan di sekitarnya.
Dalam implementasinya, Imigrasi akan memanfaatkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone tersebut dirancang mampu beroperasi tanpa henti selama 24 jam dengan memanfaatkan energi dari panel surya.
Sistem pengawasan udara itu menggabungkan dua jenis drone. Pertama, Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang mampu terbang di ketinggian sekitar 1.000 meter selama 24 jam untuk memantau wilayah perbatasan dalam jangkauan luas. Kedua, Drone Mantis yang bertugas melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual ketika drone HALE mendeteksi aktivitas mencurigakan.
Teknologi tersebut sebelumnya telah diterapkan di sektor pertanian dengan hasil yang dinilai memuaskan.
Hendarsam menjelaskan, sistem "Pagar Digital" memang tidak dapat menghentikan pelintas secara fisik. Namun, teknologi tersebut mampu memberikan situational awareness atau kesadaran situasional secara real time dengan mengirimkan koordinat lokasi kepada pos imigrasi maupun petugas penjaga perbatasan terdekat ketika terdeteksi adanya pergerakan mencurigakan.
Menurutnya, sistem ini dapat memangkas waktu respons patroli sekaligus memperluas jangkauan pengawasan petugas secara lebih efisien dibandingkan penggunaan aset udara berawak.
Kedepan, program "Pagar Digital" diproyeksikan menjadi fondasi penguatan keamanan siber di lingkungan keimigrasian nasional.
"Kerja sama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami memastikan pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur tidak resmi melalui teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal sekaligus mewujudkan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan," kata Hendarsam.