PALOPO – Ketersediaan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita mulai langka di sejumlah kios di Pusat Niaga Palopo (PNP), Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut telah berlangsung sekitar dua pekan terakhir dan dikeluhkan para pedagang maupun konsumen.
Salah seorang pedagang di PNP, Meli (40), mengaku stok Minyakita di kiosnya telah habis sejak dua minggu lalu. Selama ini, ia memperoleh pasokan dari pemasok yang berasal dari Kabupaten Pinrang dan Tana Toraja.
Namun, dalam beberapa waktu terakhir, pasokan tidak lagi diterima karena distribusi Minyakita disebut hanya dapat dilakukan melalui agen resmi.
“Sudah dua minggu kosong. Biasanya saya ambil dari Pinrang dan Toraja, tapi sekarang tidak ada lagi pasokan. Alasannya penjualan hanya melalui agen resmi,” ujar Meli, Jumat (12/6/2026).
Sebelum stok habis, Minyakita dijual dengan harga Rp18.000 per liter, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
Selain Minyakita, sejumlah merek minyak goreng lainnya juga mengalami kenaikan harga. Minyak goreng merek Sunco dan Bimoli ukuran dua liter yang sebelumnya dijual Rp44.000 kini naik menjadi Rp50.000 per kemasan.
Sementara itu, minyak goreng merek Masku ukuran dua liter yang sebelumnya dibanderol Rp42.000 kini mencapai Rp47.000 per kemasan.
Pimpinan Perum Bulog Cabang Palopo, Maysius L, membenarkan adanya penurunan pasokan Minyakita yang diterima dari produsen. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap distribusi di wilayah kerja Bulog Palopo.
Ia menjelaskan, kuota Minyakita yang sebelumnya mencapai 60.300 liter per bulan kini berkurang menjadi 30.600 liter per bulan.
“Pasokan dari produsen memang berkurang untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dampaknya, kuota yang diterima Bulog Cabang Palopo juga turun dari 60.300 liter menjadi 30.600 liter per bulan,” kata Maysius.
Menurut dia, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan masyarakat karena Bulog Cabang Palopo melayani distribusi di enam daerah, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.
Untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan, Bulog memprioritaskan distribusi Minyakita ke pasar-pasar Sistem Pangan dan Sembako Pemerintah (SP2KP) serta pasar tradisional lainnya.
“Kami fokus menyalurkan langsung ke pasar SP2KP dan pasar tradisional agar masyarakat tetap bisa mendapatkan Minyakita sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Maysius menambahkan, distribusi Minyakita di pasaran tidak hanya dilakukan oleh Bulog. Sebagian pasokan juga berasal dari distributor dan pelaku usaha swasta.
Menurutnya, sekitar 40 hingga 60 persen Minyakita yang beredar di wilayah Palopo dan sekitarnya berasal dari jalur distribusi swasta. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan harga di tingkat pengecer.
“Dari hasil monitoring, kami menemukan ada harga yang berbeda antara Minyakita yang disuplai Bulog dan yang berasal dari pihak swasta. Mereka mengaku ada tambahan biaya seperti ongkos angkut dan biaya operasional lainnya,” ungkapnya.
Untuk menjaga stabilitas harga, Bulog bersama pemerintah daerah dan Satgas Pangan terus melakukan pengawasan di pasar. Monitoring dilakukan secara berkala setiap dua hingga tiga hari.
Jika ditemukan mitra penyalur Bulog menjual Minyakita di atas HET, maka akan diberikan sanksi tegas hingga pemutusan kerja sama.
“Kami melakukan monitoring secara rutin. Jika ada mitra yang menjual di atas HET untuk pasokan dari Bulog, akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Maysius.
Ia menilai, berkurangnya produksi dari pihak produsen menjadi penyebab utama terjadinya kelangkaan Minyakita saat ini.
“Kendala utamanya memang karena suplai dari produsen berkurang. Itu yang menyebabkan kuota yang diterima Bulog ikut turun dan berdampak pada distribusi di daerah,” pungkasnya.