LUWU – Polemik penghentian sementara operasional sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, terus bergulir. Kali ini, sorotan tajam diarahkan pada lemahnya komunikasi dan koordinasi Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan para mitra di lapangan.
Seorang pengelola dapur
MBG di Luwu mengungkapkan, persoalan utama yang dihadapi mitra selama ini
adalah sulitnya menjalin komunikasi dengan Korwil.
“Korwil ini salah satu
masalah utamanya memang susah diajak komunikasi. Kami di lapangan sering tidak
mendapatkan kejelasan informasi,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menuturkan, selama
program berjalan, Korwil dinilai tidak pernah mengambil inisiatif untuk
mengumpulkan para mitra dalam satu forum resmi guna menyampaikan informasi
menyeluruh, termasuk kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal,
forum koordinasi dianggap penting untuk memastikan seluruh mitra memahami
petunjuk teknis (juknis) serta standar operasional program.
“Tidak pernah ada
inisiatif mengumpulkan mitra untuk menjelaskan secara detail informasi dari
BGN. Jadi kami berjalan masing-masing dengan pemahaman yang terbatas,” katanya.
Ia menambahkan, selama
dapur MBG beroperasi, para mitra belum pernah sekalipun dipertemukan secara
resmi oleh Korwil untuk membahas evaluasi maupun kendala di lapangan. “Selama
dapur berjalan, tidak pernah satu kali pun kami dipertemukan. Padahal banyak
hal yang perlu disinkronkan,” ujarnya.
Kondisi tersebut
berdampak langsung pada pelaksanaan program di lapangan. Perbedaan pemahaman
standar hingga munculnya persoalan teknis disebut menjadi salah satu faktor
yang berujung pada penghentian operasional sejumlah dapur. Mitra berharap, ke
depan ada perbaikan dalam pola koordinasi dan komunikasi agar program MBG dapat
berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat tanpa
menimbulkan kerugian bagi pihak pelaksana.
Mitra dapur MBG di Luwu
berharap adanya langkah konkret dari Korwil maupun KPPG untuk memperbaiki pola
komunikasi. Forum resmi, evaluasi berkala, serta kejelasan informasi dianggap
sebagai kunci agar program MBG dapat berjalan efektif. “Kami hanya ingin program
ini benar-benar mencapai tujuan, bukan malah menimbulkan masalah baru,” tutup
salah seorang pengelola dapur.
Tanggapan KPPG Kendari
Kepala KPPG Kendari,
Mulyadi, saat dikonfirmasi, menjelaskan bahwa pendampingan pembangunan dapur
MBG di tahap awal sebenarnya dilakukan oleh koordinator kecamatan (Koorcam)
yang ditunjuk oleh Korwil. “Pendampingan mitra yayasan dilakukan mulai saat
status dapur persiapan sampai selesai oleh Koorcam yang ditunjuk oleh Korwil,”
jelasnya.
Menurut Mulyadi, bentuk
pendampingan yang seharusnya diberikan kepada mitra sejak awal adalah interaksi
intensif antara Kepala SPPG sebagai representasi BGN dengan mitra di lapangan.
“Ka SPPG menyampaikan laporan kondisi lapangan setiap
hari melalui laporan harian secara berjenjang ke pusat melalui Korwil, Kareg,
dan KPPG. Korwil maupun KPPG akan menindaklanjuti laporan Ka SPPG. Menyangkut
hal-hal teknis boleh langsung ditanyakan ke Korwil,” katanya.
Ia menambahkan,
penyampaian keluhan kini sudah dapat dilakukan melalui sistem SAGI 123 yang
disiapkan untuk mempermudah komunikasi dan penanganan masalah.
KPPG Kendari diketahui
memiliki wilayah kerja yang cukup luas, mencakup sembilan kabupaten/kota di
Sulawesi Selatan, yakni Pinrang, Sidrap, Enrekang, Toraja, Toraja Utara, Luwu,
Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Dengan cakupan wilayah yang besar,
tantangan koordinasi disebut semakin kompleks.
Dampak
Sosial Penghentian Dapur MBG di Luwu
Penghentian sementara operasional sejumlah dapur Makan
Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Luwu tidak hanya menimbulkan persoalan teknis
di lapangan, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat.
Program yang dirancang untuk meningkatkan pemenuhan gizi, terutama bagi kelompok
rentan, kini menyisakan kekhawatiran baru.
1. Anak Sekolah Kehilangan Akses Makanan Bergizi
Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah
anak-anak sekolah dasar dan menengah. Selama program berjalan, dapur MBG
menjadi sumber makanan bergizi harian yang membantu menekan angka gizi buruk.
Dengan terhentinya operasional, banyak siswa kembali bergantung pada bekal
seadanya dari rumah, yang tidak selalu memenuhi standar gizi. Kondisi ini
berpotensi menurunkan konsentrasi belajar dan prestasi akademik.
2. Meningkatnya Beban Ekonomi Keluarga
Program MBG juga meringankan beban ekonomi keluarga
berpenghasilan rendah. Ketika dapur berhenti beroperasi, orang tua harus
kembali menyediakan makanan tambahan bagi anak-anak mereka. Bagi keluarga
miskin, hal ini menjadi beban finansial baru yang dapat memicu masalah sosial
lain, seperti meningkatnya angka putus sekolah akibat keterbatasan biaya.
3. Hilangnya Lapangan Kerja Sementara
Dapur MBG melibatkan banyak tenaga kerja lokal, mulai
dari pengelola dapur hingga penyedia bahan pangan. Penghentian operasional
berarti hilangnya sumber pendapatan bagi mereka. Dampak ini terasa terutama di
desa-desa, di mana kesempatan kerja terbatas dan program MBG sempat menjadi
alternatif penghasilan.
4. Menurunnya Kepercayaan Publik
Kebijakan penghentian tanpa komunikasi yang jelas
menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola program. Minimnya
koordinasi antara Korwil dan mitra membuat masyarakat menilai program ini tidak
dikelola secara profesional. Jika tidak segera diperbaiki, kepercayaan publik
terhadap program pemerintah dalam bidang gizi bisa menurun drastis.
5. Potensi Meningkatnya Angka Gizi Buruk
Secara jangka panjang, penghentian dapur MBG berisiko
meningkatkan kembali angka gizi buruk di Luwu. Program ini sejatinya menjadi
intervensi penting untuk menekan prevalensi stunting dan malnutrisi. Tanpa
keberlanjutan, capaian yang sudah diraih bisa tergerus, dan target nasional
penurunan stunting terancam tidak tercapai.