LUWU – Anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan dari Komisi A, Fadriaty AS, ST, MM, melaksanakan
reses dan silaturahmi Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 di Desa Bone
Lemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Senin (16/2/2026) sore.
Antusisas warga mengikuti kegiatan reses tersebut yang menjadi ruang dialog
antara wakil rakyat dan masyarakat, terutama petani yang menjadi mayoritas
warga di wilayah tersebut.
Kepala Desa Bone
Lemo, Baso, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Fadriaty yang dinilai rutin
turun langsung menemui masyarakat sejak periode pertamanya menjabat.
“Sepanjang yang saya
tahu, beliau salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi
selatan yang
sangat rajin melakukan kunjungan ke masyarakat sejak periode pertama sampai
hari ini. Jadi keluarga kita yang kemarin memilihnya masih bisa bertemu
langsung,” kata Baso saat menyampaikan
sambutan.
Baso berharap,
melalui reses tersebut, berbagai persoalan masyarakat bisa mendapatkan
perhatian, khususnya kondisi pertanian di wilayah pegunungan Bajo Barat yang
didominasi lahan miring dan rawan longsor.
Menurut Baso,
dibutuhkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan petani, termasuk
pendampingan dan kajian teknis agar pengelolaan lahan di daerah terjal bisa
lebih aman dan produktif.
“Mayoritas masyarakat
di Bajo Barat ini petani. Mungkin perlu ada pembelajaran atau program yang bisa
membuat proses bertani lebih aman. Pemerintah bisa melakukan kajian yang lebih
baik lagi agar hasilnya maksimal dan masyarakat merasa aman,” ucapnya.
Efisiensi Anggaran dari Pusat
Menanggapi aspirasi
warga, Fadriaty mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah menghadapi
tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Fadriaty menjelaskan,
setelah Presiden Prabowo dilantik tahun lalu, dilakukan efisiensi besar-besaran
terhadap dana transfer ke daerah.
“Kita seluruh
Indonesia mengalami efisiensi. Dana transfer dari pusat ke provinsi, kabupaten,
kota itu dikurangi. Di Luwu tahun kemarin hampir Rp100 miliar, tahun ini
dikurangi lagi Rp218 miliar. Bayangkan, Rp218 miliar kalau dipakai membangun
jalan bisa selesai berapa ruas. Tapi karena kewenangan di pusat, kita harus
menerima,” ujar Fadriaty.
Di tingkat provinsi,
lanjut dia, dana transfer Sulawesi Selatan juga dipotong sekitar Rp1,2 triliun
karena adanya program prioritas nasional yang wajib dijalankan.
Fadriaty menyebut,
APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 hanya sekitar Rp9,8 triliun yang
harus dibagi ke 24 kabupaten/kota. Selain itu, terdapat belanja mandatori dari
pusat yang wajib dipenuhi, seperti anggaran pendidikan minimal 20 persen,
kesehatan, serta infrastruktur.
“Untuk infrastruktur
ini yang paling berat. Mandatorinya sampai 2027 harus 40 persen. Kalau tidak
tercapai, dana dari pusat bisa dikurangi lagi,” jelasnya.
Program
MBG dan Penanaman Durian
Terkait program Makan
Bergizi Gratis (MBG) yang disebut belum menjangkau Bajo Barat, Fadriaty mengaku
prihatin.
“Kasihan juga kalau
belum dapat MBG sementara sudah dianggarkan. Mudah-mudahan segera terealisasi,
karena memang maunya Presiden awal tahun ini semua sudah dapat,” katanya.
Fadriaty juga
menyinggung rencana penanaman 100 ribu pohon durian Musangking di Kabupaten
Luwu sebagai bagian dari program pencegahan longsor di lahan terjal. Program
tersebut sempat direncanakan untuk dikombinasikan dengan tanaman jagung di
sela-selanya.
Namun, rencana itu
tertunda akibat efisiensi anggaran tahun sebelumnya.
“Padahal saya sudah
minta kelompok tani dan sudah siap programnya, tapi karena efisiensi kemarin
itu tidak jadi,” ujarnya.
Irigasi
dan RS Regional
Dalam sektor
infrastruktur pertanian, Fadriaty menyebut pembangunan irigasi Bendungan
Lekopini telah masuk skema multi years dan ditargetkan rampung pada 2027.
“Lekopini sudah masuk
skema multi years, sudah selesai tender dan akan dikerjakan dua tahun ini
sampai selesai 2027,” katanya.
Sementara itu,
Bendungan Radda yang rusak akibat banjir besar pada 2024 menjadi kewenangan pemerintah
pusat dan masih menunggu tindak lanjut.
Selain itu, Pemprov
Sulsel juga mengalokasikan pembangunan rumah sakit regional di Kecamatan Bua,
Kabupaten Luwu, dengan anggaran fisik sekitar Rp220 miliar melalui skema multi
years selama dua tahun.
“Rumah sakit regional
di Sulawesi Selatan hanya ada dua, di Gowa dan di Luwu. Yang di Luwu ini
dibangun di Bua, depan bandara,” jelasnya.
Di tengah
keterbatasan anggaran, Fadriaty mengakui ruang untuk program skala kecil
seperti jalan tani menjadi lebih terbatas dibanding periode sebelumnya.
Menurutnya,
pemerintah provinsi saat ini lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur
jalan skala besar. Terdapat enam paket proyek jalan dengan total anggaran
hampir Rp2,5 triliun hingga 2027 yang menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Meski demikian, ia
memastikan tetap berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Bajo Barat sesuai
kemampuan anggaran yang tersedia.