LUWU – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi A, Fadriaty AS, ST, MM, melaksanakan reses dan silaturahmi Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 di Desa Bone Lemo, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Senin (16/2/2026) sore.
Kegiatan
tersebut disambut antusias warga yang memadati lokasi pertemuan. Reses menjadi
ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat, terutama kalangan
petani yang menjadi mayoritas penduduk di wilayah tersebut.
Dalam
pertemuan itu, sejumlah aspirasi disampaikan warga, mulai dari persoalan
irigasi, jalan tani, hingga akses layanan kesehatan. Sektor pertanian menjadi
isu dominan, mengingat sebagian besar masyarakat Bajo Barat menggantungkan
penghidupan pada hasil sawah dan kebun.
Fadriaty
mengatakan, pembangunan infrastruktur pertanian, khususnya irigasi Bendungan
Lekopini, telah masuk dalam skema tahun jamak (multi years). Proyek tersebut
ditargetkan rampung pada 2027.
“Lekopini
sudah masuk skema multi years, sudah selesai tender dan akan dikerjakan dua
tahun ini sampai selesai 2027,” kata Fadriaty di hadapan warga.
Menurut
dia, keberlanjutan pembangunan irigasi menjadi prioritas karena berpengaruh
langsung terhadap produktivitas pertanian. Dengan sistem pengairan yang lebih
baik, petani diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam dan hasil panen.
Sementara
itu, Bendungan Radda yang mengalami kerusakan akibat banjir besar pada 2024
disebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hingga kini, perbaikannya masih
menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Selain
sektor pertanian, Fadriaty juga menyinggung pembangunan rumah sakit regional di
Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
mengalokasikan anggaran fisik sekitar Rp 220 miliar melalui skema multi years
selama dua tahun.
“Rumah
sakit regional di Sulawesi Selatan hanya ada dua, di Gowa dan di Luwu. Yang di
Luwu ini dibangun di Bua, depan bandara,” ujarnya.
Ia
menjelaskan, kehadiran rumah sakit regional tersebut diharapkan memperluas
akses layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Luwu Raya dan sekitarnya,
sehingga tidak seluruhnya bergantung pada fasilitas kesehatan di Makassar.
Di
tengah keterbatasan anggaran, Fadriaty mengakui ruang fiskal untuk program
skala kecil, seperti pembangunan jalan tani, lebih terbatas dibandingkan
periode sebelumnya. Pemerintah provinsi saat ini memprioritaskan pembangunan
infrastruktur jalan skala besar.
Terdapat
enam paket proyek jalan dengan total anggaran hampir Rp 2,5 triliun hingga 2027
yang menjadi fokus utama pemerintah daerah. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan
meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi
daerah.
Meski
demikian, Fadriaty memastikan tetap berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat
Bajo Barat sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Reses
ini menjadi kewajiban kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat.
Aspirasi yang disampaikan akan kami bawa dan perjuangkan di tingkat provinsi,”
katanya.
Bagi warga, pertemuan tersebut bukan
sekadar agenda formal, melainkan kesempatan menyampaikan kebutuhan mendesak yang
dirasakan sehari-hari. Harapan mereka sederhana: infrastruktur pertanian yang
memadai, akses kesehatan yang lebih dekat, serta pembangunan yang menyentuh
langsung kebutuhan dasar masyarakat desa.