PALOPO – Aliansi mahasiswa dari berbagai
organisasi kemahasiswaan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, memblokade Jalan
Trans Sulawesi di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kamis (8/1/2026)
sore. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah pusat agar
segera merealisasikan pemekaran wilayah Luwu Raya menjadi provinsi baru.
Aksi
demonstrasi berlangsung sejak sore hari dengan menutup total badan jalan dan
membakar ban bekas di tengah ruas jalan nasional tersebut. Jalan Trans Sulawesi
yang merupakan jalur penghubung utama antarwilayah di Sulawesi pun lumpuh
selama hampir dua jam.
Akibatnya,
ratusan kendaraan dari dua arah terjebak kemacetan panjang. Bahkan, sejumlah
pengendara sepeda motor dilaporkan sempat terjatuh karena kondisi jalan yang
padat dan berdesakan. Aparat kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi
untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus mengantisipasi eskalasi massa.
Aliansi
mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional
Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta
elemen masyarakat lainnya di Kota Palopo.
Ketua
PMII Kota Palopo, Ilham, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk deklarasi
perjuangan mahasiswa dan rakyat Tana Luwu untuk kembali menyuarakan percepatan
pemekaran Provinsi Luwu Raya.
“Yang
pertama, kami ingin mendeklarasikan kepada rakyat Tana Luwu, khususnya Kota
Palopo, bahwa hari ini kami turun melakukan aksi untuk menyampaikan kembali
tuntutan percepatan pemekaran Luwu Raya,” kata Ilham saat dikonfirmasi
di lokasi, Kamis.
Ilham menegaskan,
perjuangan mahasiswa tidak akan berhenti pada aksi hari ini. Menurutnya aliansi mahasiswa telah merencanakan aksi
lanjutan pada 23 Januari 2026, bertepatan dengan Hari Perlawanan Rakyat Luwu.
“Kami
pastikan pada tanggal 23 Januari nanti kami akan kembali turun bersama seluruh
aliansi Luwu Raya untuk memperingati Hari Perjuangan Rakyat Luwu dan mendesak
pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, agar segera memekarkan
Luwu Raya,” ucapnya.
Ilham juga mengungkapkan
bahwa hingga saat ini belum ada respons dari pemerintah terkait tuntutan yang
disampaikan mahasiswa. Menurut dia, aliansi sengaja tidak melakukan audiensi
karena ingin menunjukkan bahwa perjuangan pemekaran merupakan aspirasi besar
rakyat Luwu Raya.
“Sampai
hari ini belum ada respons dari pemerintah. Kami tidak melakukan audiensi karena
kami akan terus melakukan aksi sampai tuntutan ini benar-benar dipenuhi dan
Luwu Raya dimekarkan,” ujarnya.
Ilham turut
menyinggung sejarah Luwu Raya yang pernah disebut oleh Presiden pertama RI,
Soekarno, sebagai wilayah yang layak menjadi daerah istimewa. Namun hingga
kini, wacana tersebut belum terwujud.
“Dalam
catatan sejarah, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa Luwu Raya ini layak
menjadi daerah istimewa. Tapi sampai hari ini, Luwu Raya bahkan belum menjadi
provinsi,” tuturnya.
Senada dengan itu, Ketua HMI
Cabang Kota Palopo, Ardi Dekal, menegaskan bahwa aksi unjuk rasa akan terus
dilakukan apabila tidak ada jawaban tegas dari Kementerian Dalam Negeri.
“Jika
demonstrasi ini tidak mendapatkan jawaban tegas dari Kemendagri, maka kami akan
tetap berunjuk rasa hingga hari jadi Luwu dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu pada
23 Januari. Kalau masih belum ada respons, kami akan terus turun,” jelas Ardi.
Ardi
juga menyoroti potensi ekonomi wilayah Luwu Raya yang dinilai telah mampu
berdiri sendiri. Ia menyebutkan kontribusi sektor sumber daya alam dan
pendapatan daerah dari wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kota
Palopo sangat besar bagi Sulawesi Selatan.
“Kita
bisa melihat bahwa hampir 45 persen pendapatan Sulawesi Selatan berasal dari
wilayah Luwu Raya. Ini menunjukkan bahwa Luwu Raya pada dasarnya sudah mampu
menghidupi dirinya sendiri dan pemekaran menjadi solusi,” ujarnya.
Sementara
itu, Ketua DPC GMNI Kota Palopo, Juan, mengatakan pihaknya terus mematangkan
persiapan aksi lanjutan dengan harapan semakin banyak elemen masyarakat yang
terlibat.
“Kami
berharap seluruh masyarakat dan mahasiswa di Luwu Raya bisa bergabung dan
memusatkan perjuangan di Kota Palopo,” kata Juan.
Ketua
KAMMI Kota Palopo, Rusdi, turut menyayangkan absennya kepala daerah dalam aksi
tersebut. Ia menilai kehadiran pemerintah daerah sangat penting sebagai bentuk
dukungan nyata terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“Kalau
memang pemerintah daerah mendukung pemekaran Provinsi Luwu Raya, seharusnya
mereka hadir. Apa yang kami lakukan hari ini adalah titik awal untuk memperkuat
gerakan,” ujar Rusdi.
Ia
mengajak seluruh elemen masyarakat Tana Luwu untuk bersatu memperjuangkan
pembentukan Provinsi Luwu Raya sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan
dan keadilan wilayah.
Hingga
aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait
tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya yang disuarakan mahasiswa.