PALEMBANG - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) resmi memulai tahap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 berkapasitas 55 megawatt (MW). Proyek yang berlokasi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Lumut Balai, Sumatera Selatan, itu ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 2030.
Dimulainya proyek tersebut ditandai dengan pelaksanaan kick-off meeting pada Senin (12/1/2026), yang menjadi tonggak awal koordinasi lintas fungsi di internal PGE sekaligus penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan eksternal.
Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Ahmad Yani mengatakan, pertemuan awal ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan proyek secara menyeluruh, mulai dari aspek teknis, perizinan, pendanaan, hingga pengelolaan risiko.
“Kegiatan kick-off ini menjadi momentum penting agar seluruh elemen proyek memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Pengembangan panas bumi saat ini berada pada fase krusial, sejalan dengan kebijakan nasional dalam RUPTL 2025–2034,” ujar Ahmad Yani dalam keterangan tertulis, Rabu (14/1/2026).
Ia menambahkan, PLTP Lumut Balai Unit 3 telah ditetapkan sebagai bagian dari proyek strategis pemerintah dan tercantum dalam Blue Book Kementerian PPN/Bappenas periode 2025–2029. Proyek tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus menjawab kebutuhan listrik di Sumatera Selatan yang terus meningkat.
Dalam pelaksanaannya, PGE menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kontraktor, masyarakat sekitar, PLN, serta instansi pemerintah terkait. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai rencana dan target waktu yang ditetapkan.
Pengembangan PLTP Lumut Balai Unit 3 merupakan kelanjutan dari keberhasilan PLTP Lumut Balai Unit 2 berkapasitas 55 MW yang telah beroperasi secara komersial sejak Juni 2025. Capaian ini memperkuat posisi PGE sebagai salah satu pengembang panas bumi terbesar di Indonesia.
Secara jangka menengah, PGE menargetkan kapasitas terpasang yang dikelola secara mandiri mencapai 1 gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun ke depan, serta meningkat menjadi 1,8 GW pada 2033. Untuk mendukung target tersebut, PGE telah mengidentifikasi potensi panas bumi hingga 3 GW dari 10 WKP yang dikelola secara mandiri sebagai basis pengembangan jangka panjang.
Selain berkontribusi terhadap pasokan energi bersih, industri panas bumi juga memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional dan daerah. Sepanjang periode 2010–2024, sektor panas bumi mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp 21,43 triliun. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah penghasil mencapai Rp 10,82 triliun pada periode 2019–2024.
Kontribusi tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan pendapatan negara dan daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok, serta efek berganda bagi masyarakat sekitar wilayah operasi.
Saat ini, PGE mengelola kapasitas terpasang sebesar 727 MW yang tersebar di enam wilayah operasi. Perusahaan juga tengah mengembangkan sejumlah proyek strategis lainnya, di antaranya PLTP Hululais Unit 1 dan 2 dengan total kapasitas 110 MW, serta proyek co-generation bersama PLN Indonesia Power dengan kapasitas keseluruhan mencapai 230 MW.
Sebagai bagian dari Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE) PT Pertamina (Persero), PGE mengelola 15 Wilayah Kerja Panas Bumi dengan total kapasitas terpasang mencapai 1.932 MW. Dari jumlah tersebut, 727 MW dioperasikan secara mandiri, sementara 1.205 MW dikelola melalui skema kontrak operasi bersama.
Kapasitas panas bumi yang berada di bawah pengelolaan PGE berkontribusi sekitar 70 persen dari total kapasitas terpasang panas bumi nasional. Selain itu, pengembangan panas bumi ini berpotensi mengurangi emisi karbon hingga sekitar 10 juta ton CO₂ per tahun, sejalan dengan upaya Indonesia mencapai target net zero emission pada 2060.