LUWU - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Demokrat, Fadriaty Asmaun, menggelar kegiatan reses masa persidangan III tahun sidang 2024/2025 di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Senin (28/7/2025).
Kegiatan
reses yang dirangkaikan dengan silaturahmi itu dihadiri ratusan warga, termasuk
tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta jajaran Pemerintah
Kelurahan Suli.
Dalam
reses tersebut, sejumlah persoalan disampaikan, salah satunya terkait banjir yang
kerap terjadi akibat pendangkalan Sungai Suli. Warga mengeluhkan air sungai
yang meluap hingga setinggi lebih dari satu meter saat musim hujan,
mengakibatkan permukiman, persawahan, dan tambak terendam banjir. Selain itu,
kondisi jalan yang rusak akibat banjir juga menjadi keluhan utama masyarakat.
Menanggapi
hal tersebut, Fadriaty menjelaskan bahwa penanganan sungai merupakan kewenangan
pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan
Jeneberang yang berkantor di Makassar.
“Sungai
itu bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Harus ada izin dan penganggaran dari
balai melalui mekanisme hibah. Maka tidak jarang Pemda tidak bisa langsung
turun tangan karena bukan kewenangannya,” kata Fadriaty kepada warga.
Namun
demikian, Fadriaty menegaskan telah menjalin komunikasi dengan Bupati Luwu agar
tetap memprioritaskan penanganan Sungai Suli.
“Saya
sudah sampaikan kepada pak Bupati bahwa perbaikan jalan ke Suli Pantai tidak
akan efektif jika sungainya tidak ditangani. Setiap tahun jalan diperbaiki,
setiap tahun pula rusak karena banjir yang bisa terjadi sampai tujuh kali dalam
sebulan. Jadi pengerukan sungai harus jadi langkah awal,” ungkapnya.
Ia
menyebut, pengerukan awal bisa menjadi solusi jangka pendek, sebelum nantinya
dilakukan penanganan permanen seperti pemasangan bronjong di sepanjang tebing
sungai.
Fadriaty
juga mengungkapkan bahwa persoalan banjir di Kecamatan Suli telah ia sampaikan
langsung kepada Gubernur Sulsel saat kunjungan ke Luwu dalam agenda Jalan Sehat
Anti Mager di Belopa, beberapa waktu lalu.
“Saya
sempat menyampaikan ini ke pak Gubernur saat coffee morning di Warkop Topoka,
di hadapan pak Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat lain. Saya sarankan agar balai
menurunkan alat seperti ekskavator amfibi, sementara pembiayaan operasionalnya
bisa ditanggung oleh Pemda,” ujar Fadriaty.
Menurutnya,
pola kerja sama semacam ini perlu diperjuangkan mengingat BBWS memiliki alat
tetapi keterbatasan dana operasional, sementara Pemda bisa mengalokasikan
anggaran jika diberikan kewenangan khusus.
Meski
Provinsi Sulsel saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran, Fadriaty
memastikan dirinya tetap mengawal usulan masyarakat, terutama normalisasi
Sungai Suli.
“Dengan
efisiensi anggaran, belanja fisik memang berkurang. Tapi saya tetap perjuangkan
aspirasi masyarakat. Insyaallah, kita upayakan agar ada anggaran perubahan
untuk pengerukan sungai. Ini akan jadi prioritas kami di Komisi D,” tegasnya.
Di
akhir kegiatan, Fadriaty menyampaikan terima kasih atas antusiasme warga yang
hadir dalam kegiatan reses dan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya selama
tiga periode menjabat sebagai anggota DPRD Sulsel.
“Terima
kasih atas dukungan keluarga semua. Tanpa bantuan ta, saya tidak mungkin bisa
kembali terpilih untuk ketiga kalinya. Saya akan terus berjuang untuk
kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara
itu, Sekretaris Kelurahan Suli, Herman Sukri, yang mewakili pemerintah
kecamatan, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Fadriaty terhadap persoalan
masyarakat di wilayahnya.
“Ibu
Fadriaty adalah salah satu tokoh perempuan asal Luwu yang konsisten
memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPRD Sulsel. Kami sangat berterima kasih
atas dedikasi beliau,” ujar Herman.