LUWU UTARA - Dukungan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan sangat dibutuhkan demi untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan umat beragama, terlebih khususnya memasuki tahun politik di 2024.
Namun jika dukungan pemerintah hanya sebatas support saja tanpa dibarengi bantuan anggaran sepeserpun apalagi kegiatan yang diadakan se-Sulawesi Selatan, maka hal itu dianggap sebagai bualan saja.
Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Luwu Utara dari Fraksi PAN, Karemuddin bahwa Pengurus Harian Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sulsel akan melaksanakan kegiatan Utsawa Dhama Gita (UGD) ummat Hindu se-Sulawesi Selatan pada April 2024 mendatang.
Dengan agenda itu, PHDI Sulsel yang dipimpin Ketua Harian PHDI Sulsel, Gede Durahman melakukan audiens kepada Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin guna meminta bantuan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
Namun pertemuan tersebut hanya sebatas pertemuan biasa saja karena pengguna anggaran Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Pj Gubernur Sulsel tak memberikan bantuan sepeserpun untuk pelaksanaan kegiatan itu.
"Saya dikabari oleh ketua harian PHDI Sulsel bahwa pertemuannya dengan Pj Gubernur tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, padahal kegiatan ini muatannya se-provinsi Sulsel dan dipusatkan di Luwu Utara," kata Karemuddin yang akrab disapa Karim, Minggu (19/11/2024).
Karemuddin mengaku kecewa kepada Sudirman Sulaiman selaku mantan Gubernur Sulawesi Selatan yang pada waktu lalu menjanjikan akan menganggarkan kegiatan yang akan dihelat oleh PHDI Sulsel tersebut, namun janji hanya tinggal janji.
"Intinya kami kecewa, baik itu ke Pj Gubernur, apalagi mantan gubernur Sul Sel Andi Sudirman Sulaiman yang sempat berjanji untuk memberi anggaran kepada PHDI Sulsel. Kok setega itu pemerintah provinsi yah, biar sesenpun tidak ada, ingat yah, ummat Hindu itu di Sulsel ada dimana-mana, kayak tidak punya nurani saja kepada ummat beragama," ucap Karemuddin.
Politisi PAN ini juga katakan bahwa Pemerintah provinsi dalam hal ini Pj Gubernur harus berlaku adil kepada ummat beragama, jangan sampai timbul asumsi menganaktirikan keluarga Hindu. Bukan karena pemerintah daerah Luwu Utara tidak bisa bantu akan pelaksanaan kegiatan itu, tetapi kita harus sharing anggaran, jangan semua dibebankan kepada tuan rumah.
"Hanya aneh saja bagi saya, tidak mungkin dan tidak masuk akal kegiatan sebesar ini tidak dianggarkan, saya menganggap ini ada diskriminasi namanya terkait anggaran untuk saudara saudara kita dari ummat Hindu," tegas Karemuddin. (*)