PALOPO - Aksi penolakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ters digaungkan mahasiswa dari Universitas Cokroaminoto Palopo (UNCP) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Rabu (07/9/2022) siang.
Dalam aksinya, mahasiswa menduduki gedung kantor DPRD Kota Palopo untuk bertemu langsung dengan unsur pimpinan DPRD.Jendral aksi lapangan (Jendlap) Randi Mallari mengatakan mereka menolak kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi karena berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi dan harga lainnya.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi Ini mengakibatkan berdampak pada masyarakat dan mengakibatkan laju inflasi terutama pada bahan kebutuhan pokok di pasar,” kata Randi.
Lanjut Randi, aksi penolakan BBM bersubsidi hari ini pihaknya akan menemui pimpinan DPRD untuk menyampaiakn sikapnya dan meneruskan penolakan harga ke DPR-RI dan pemerintah pusat melalui faksimili.
“Kami ingin mengetahui sikap para pimpinan dan anggota DPRD Kota Palopo dalam hal penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi,” ucap Randi.
Massa membakar ban bekas di depan pintu gedung kantor DPRD yang membuat asap pembakaran mengepul dan masuk ke dalam ruang gedung DPRD.
Tak sampai disitu, mahasiswa merangsek masuk dan menduduki ruang paripurna gedung DPRD untuk bertemu langsung dengan unsur pimpinan.
Setelah 1 jam dalam ruang paripurna, para mahasiswa ditemui oleh Ketua DPRD Kota Palopo Nurhaenih dan Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Irvan.
Ketua DPRD Kota Palopo, Nurhaenih mengatakan terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi secara pribadi maupun kelembagaan.menolak.
“Dengan naiknya harga BBM bersubsidi ini saya atas nama pribadi, atas nama lembaga DPRD Kota Palopo menyatakan menolak kenaikan harga BBM,” ujar Nurhaenih.
Menurut Nurhaenih, sejak naiknya BBM dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa terasa dialami warga.
“Saya merasakan, keluarga saya merasakan, warga merasakan dan paling terasa pada harga kebutuhan pokok, untuk itu kita semua sepakat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” tutur Nurhaenih.
Aksi unjuk rasa ini berakhir setelah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Palopo memberikan pernyataan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan mengirimkan pernyataan sikap penolakan ke sejumlah instansi melalui faksimili