Solar Subsidi Kerap Langka di SPBU, Diduga Ada Oknum yang Menimbun dan Bekingi
INSPIRASI TIMUR INDONESIA

LUWU – Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi kerap langka dan menimbulkan antrean truk yang mengular karena menunggu berjam-jam di Sentar Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di sejumlah tempat di Luwu dan Kota Palopo.

Kelangkaan ini diduga ada oknum yang melakukan bisnis ilegal Solar bersubsidi yang diduga melibatkan oknum penegak hukum.

Salah seorang sopir pickup, Sahran yang mengangkut  Solar bersubsidi menggunakan jerigen mengungkapkan jika aktivitas pengangkutan Solar bersubsidi pemerintah dibeli di sejumlah SPBU di Kabupaten Wajo, Sidrap dan Soppeng, dengan cara diangsur atau pakai mobil dengan tangki modifikasi, kemudian diangkut menggunakan mobil pikap menuju Kota Palopo dan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

"Iya pak ada beking yang kondisikan kalau kami kedapatan petugas di jalan. Ada oknum aparat di Palopo, Luwu dan Wajo yang bantu kami," kata Sahrang, sopir pikap pengangkut puluhan jeriken solar subsidi, Jumat (29/7/2022).

Sahrang mengaku hanya disewa untuk mengantar solar ke Palopo oleh oknum aparat. Dia tidak tahu bagaimana prosesnya solar itu bisa terkumpul hingga puluhan jeriken. Sahrang menyebutkan, sekali jalan, dia memuat 80 jeriken berisi 30 liter solar subsidi. Jeriken berisi solar tadi, disusun rapi kemudian ditutup menggunakan terpal.

"Sekali mengantar ongkosnya Rp 200 ribu. Setelah tiba di Palopo langsung dibongkar, kemudian saya pulang ke Wajo. Kami biasanya melintas di Luwu pada subuh hari pak," ujarnya.

Sahrang kemudian menelpon oknum yang disebutnya sebagai polisi di Kabupaten Wajo. Oknum tersebut menurut dia adalah anggota Polisi yang jadi bekingannya. Tak lama berselang, kembali melintas mobil pikap, juga membawa puluhan jeriken solar, tujuan Morowali.

Warga yang melihat mobil pikap memuat puluhan jeriken berisi solar dibuat kesal. Mereka protes karena pembelian solar subsidi menggunakan jeriken, dibatasi, bahkan tidak akan dilayani jika tidak mengantongi rekomendasi dari pemerintah.

"Kami petani dan nelayan kalau mau beli solar pakai jeriken, dibuat aturan yang ketat. Harus ada rekomendasi minimal dari desa, jumlahnya juga dibatasi. Tapi faktanya, ada oknum yang justru menjadi pedagang solar," kata warga.

Mereka kemudian mendesak aparat Kepolisian tidak membiarkan oknum nakal tersebut bebas berbisnis solar subsidi secara ilegal.

Menanggapi itu, Humas PT Pertamina Sulawesi Selatan, Taufik menyebut tindakan oknum diduga menimbun solar, merupakan perilaku konsumen yang menyimpang. Kewenangan PT Pertamina adalah memberikan sanksi secara berjenjang pada SPBU. Sementara jika sudah di luar SPBU itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum, karena merupakan tindak pidana.

"Kami tegas soal itu. SPBU jika terbukti melakukan pelanggaran, diberi sanksi berjenjang, paling berat adalah pemutusan kontrak kerjasama dengan Pertamina," kata Taufik.

Previous Post Next Post