LUWU-Ketua Kerukunan Keluarga Luwu (KKL) Raya ,Buhari Kahar Mudzakkar mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu, untuk meninjau kembali keberadaan PT Masmindo Dwi Area yang kini katanya sedang melakukan Eksplorasi di kawasan tambang kecamatan
Latimojong, Kabupaten Luwu.
Kepada wartawan,Buhari Kahar dengan tegas mendukung komitmen Bupati Luwu H Basmin Mattayang yang telah memberikan batas dead line selama 3 bulan untuk segera melakukan tahap eksploitasi dan bukan lagi tahap eksplorasi seperti saat ini.
"Saya mendukung sikap dead line pak Bupati Luwu, jika keberadaan PT Masmindo tak mampu untuk segera melakukan tahap eksploitasi, maka sebaiknya hengkang saja dari wilayah tambang Luwu," kata putra dari tokoh legendaris Kahar Mudzakkar ini, Kamis
(13/2/2020).
Menurut mantan anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PAN ini, keberadaan PT Masmindo per hari ini terhitung sudah 40 tahun melakukan tahap eksplorasi secara terus menerus,dan belum masuk pada tahap eksploitasi di kawasan tambang emas Latimojong
"Jadi terkait PT Masmindo, saya sudah bicara sama pak bupati, dan beliau sudah mewanti wanti jika dalam waktu 3 bulan masih status eksplorasi dan beluk masuk eksploitasi maka akan ada tindakan dari pemkab Luwu, soal sikap pak bupati ini ,saya respon dan apresiasi,"papar Buhari Kahar
Sebenarnya kata Buhari Kahar 2 tahun ji itu lamanya jika hanya tahap eksplorasi,lalu sudah bisa masuk tahap eksploitasi tapi sampai saat ini PT Masmindo masih sebatas eksplorasi terus,ada apa ?
"Jadi menurut saya keberadaan PT Masmindo statusnya bukan lah perusahaan profesional justru ada dugaan hanya sebatas pembohongan publik, saya mendorong ke Pemkab Luwu terkait keberadaan PT Masmindo ,untuk mengusulkan kepada presiden pencabutan ijin operasional tambangnya," beber Buhari Kahar
Dia bahkan berharap dukungan penuh dari anggota DPRD Luwu, untuk menyikapi keberadaan PT Masmindo saat ini yang masih pada tahap eksplorasi.
"Masa sudah 40 tahun lamanya beroperasi tapi status pengelolaan tambangnya masih tahap eksplorasi terus, terus terang Pemkab Luwu, dalam hal ini dirugikan dengan pemasukan pajak dari PT Masmindo yang tidak jelas status operasional tambangnya di Latimojong, " ujar Buhari.
Jadi saran saya, solusinya adalah kedepan lebih baik lahan tambang yang dikelola oleh PT Masmindo distop dan lebih bagus dijadikan tambang rakyat, apalagi sekarang sudah ada alat yang mampu mengelola emas yang mampu dibeli masyarakat
"Coba anda bayangkan konsesi lahan yang di kuasai oleh PT Masmindo menyeluruh satu wilayah kecamatan, jadi hanya terkesan membodohi rakyat saja, dan saya sependapat dead line bupati selama 3 bulan atas pendirian perusahaan tahap eksplotasi, sebab jika masih tahap eksplorasi maka pasti hanya nol pajak masuk ke daerah." jelas Buhari