PALOPO - Gabungan Mahasiswa menamakan diri Aliansi Wija To Luwu hadang Rombongan Bupati
Luwu dan Gubernur Sulawesi Selatan saat melintas di jalan trans Sulawesi Perbatasan
Kabupaten Luwu dan Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
Rombongan tersebut bermaksud akan ke Walenrang untuk mengikuti acara sidang Sinode. Saat dihadang oleh pengunjuk rasa rombongan Bupati Luwu Berhenti dan turun, namun tidak ada rombongan Gubernur Sulawesi Selatan.
Wakil Jendral
Lapangan (Wajendlap) Deny Rahman mengatakan aksi ini dilakukan untuk mendesak Menteri
dalam negeri untuk mencabut Moratorium
Daerah Otonomi Baru (DOB) dan mekarkan Luwu Tengah menjadi kabupaten.
"Kami
mengharamkan Gubernur Sulawesi Selatan untuk menginjakkan kakinya di Tana Luwu
sebelum terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah,” kata Deny Rahman saat dikonfirmasi
di lokasi, Selasa (19/11/2019).
Bupati
Luwu, Basmin Mattayang yang turun menemui pengunjuk rasa mengatakan bahwa saat
ini pihaknya sedang melengkapi berkasnya dan tidak lagi menuntut moratorium
dicabut tetapi meminta perlakuan khusus.
“Kita minta
supaya ada perlakuan khusus, insha Allah saya punya tanggung jawab bersama
wakil bupati Luwu Syukur Bijak, kami sudah janji bahwa Luwu Tengah itu harga
mati yang penting semua berdiri di belakang saya,” Ucap Bsmin di hadapan
pengunjuk rasa.
Menurut Basmin
dalam memekearkan Kabupaten Luwu Tengah perlu diwaspadai adanya orang yang mau
menang sendiri disaat kita berbuat.
“Jadi
orang yang mau menang sendiri itu begitu melihat ada peluang, dia maju mau
menang sendiri padahal inikan urusan kita bersama,” ujarnya.
Basmin
mengharapkan kepada pengunjuk rasa untuk tetap memberikan mandatnya agar
perjuangan Kabupaten Luwu Tengah tetap diperjuangkan.
“Berikan mandat
pada kami insha Allah kami akan bicara khusus dengan gubernur, kita mash mau
lengkapi berkasnya, kita bikin ulang berkas baru. Saya ini adalah deklarator
Luwu Tengah jadi itukan utang saya,” jelas Basmin.