PALOPO – Persoalan sampah kembali menjadi perhatian dalam Dialog Civil Society yang digelar Populi Institute di Warkop Kopingho, Jalan Islamic Center I, Kota Palopo, Rabu (10/6/2026). Diskusi bertema "Persoalan Sampah di Kota Palopo: Tantangan dan Solusi yang Berkelanjutan" itu menghadirkan pemerintah, pemerhati lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas akar persoalan serta langkah penyelesaiannya.
Hadir sebagai narasumber Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo Ir. Erdir, S.T., M.Si., pemerhati lingkungan Muhammad Fajri, S.T., serta Abdul Malik, S.T. dari Yayasan Sawerigading. Sejumlah komunitas dan elemen masyarakat turut berpartisipasi dalam forum tersebut.
Dalam pemaparannya, para narasumber menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi tantangan besar, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia masih termasuk salah satu penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia.
Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan bahwa persoalan sampah tidak lagi sekadar isu kebersihan lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi ancaman ekologis yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.
Di Kota Palopo, timbulan sampah juga tergolong tinggi. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat produksi sampah mencapai sekitar 37.823 hingga 38.823 ton per tahun atau berkisar 103 hingga 120 ton per hari. Jumlah tersebut dapat meningkat pada momen tertentu seperti Ramadan dan Idul Fitri.
Pemerhati lingkungan Muhammad Fajri menilai persoalan utama berada pada pengelolaan sampah dari sumbernya.
"Masalah terbesar sebenarnya berada di tingkat hulu. Banyak masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai barang sisa yang cukup dibuang begitu saja, padahal setiap jenis sampah memiliki cara penanganan yang berbeda," ujarnya.
Menurut Fajri, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab persoalan sampah terus berulang. Edukasi mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah dinilai belum berjalan optimal.
Sementara itu, Sekretaris DLH Kota Palopo Erdir mengakui pemerintah masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menangani persoalan sampah.
"Kami tidak menutup mata bahwa masih banyak kekurangan. Armada terbatas, fasilitas belum merata, dan beberapa program sering terkendala di lapangan," kata Erdir.
Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pembentukan satuan tugas (satgas) sampah, penambahan fasilitas tempat sampah, hingga penyusunan regulasi yang lebih tegas terkait pengelolaan sampah.
Namun, implementasi berbagai program tersebut kerap menghadapi kendala, termasuk penolakan sebagian warga terhadap pembangunan fasilitas pengelolaan maupun tempat pembuangan sampah di sekitar kawasan permukiman.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Malik menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap jenis-jenis sampah agar proses pengelolaan dapat dilakukan secara tepat.
"Secara umum, sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Keduanya memiliki metode pengelolaan yang berbeda sehingga perlu dipilah sejak dari rumah," ujarnya.
Menurut Abdul Malik, penyelesaian persoalan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.
Ia mencontohkan sejumlah inovasi yang dilakukan Yayasan Sawerigading dalam mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti bahan baku batako dan berbagai kerajinan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa sampah dapat menjadi sumber daya apabila dikelola dengan baik.
Selain memperkuat infrastruktur dan regulasi, pemerintah juga mendorong lahirnya aturan di tingkat kelurahan hingga kota, termasuk penerapan sanksi bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan serta pengaturan retribusi pengangkutan sampah bagi setiap kepala keluarga.
Meski demikian, para peserta dialog sepakat bahwa solusi jangka panjang harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat. Kesadaran lingkungan perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan di lingkungan keluarga maupun sekolah.
Pendidikan lingkungan hidup dinilai perlu mendapat perhatian lebih agar budaya memilah, mengurangi, dan mengelola sampah dapat tumbuh sejak usia muda.
Pada akhirnya, persoalan sampah bukan hanya soal keterbatasan armada pengangkut atau minimnya fasilitas pembuangan. Masalah ini juga berkaitan erat dengan budaya, kebiasaan, dan kesadaran kolektif masyarakat.
Karena itu, pemerintah, komunitas, dunia pendidikan, dan masyarakat perlu mengambil peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Sebab sampah yang diabaikan hari ini berpotensi kembali menjadi persoalan di masa depan dalam bentuk pencemaran, banjir, kerusakan lingkungan, hingga ancaman kesehatan masyarakat.