LUWU TIMUR – Pengadaan 24 unit mobil ambulans untuk desa-desa wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia Tbk di Kabupaten Luwu Timur hingga awal Mei 2026 belum juga terealisasi.
Kondisi ini memicu keresahan sejumlah kepala desa. Pasalnya, dana pengadaan disebut telah lama ditransfer kepada pihak ketiga yang bertanggung jawab, namun unit ambulans belum diterima.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengadaan ambulans tersebut bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tahun 2025. Nilai satu unit ambulans diperkirakan sebesar Rp 285 juta, dengan total anggaran mencapai sekitar Rp 6,8 miliar.
Sumber di lapangan menyebutkan, pihak ketiga yang menangani pengadaan adalah PT Malili Suplai Utama. Perusahaan ini disebut telah menerima pembayaran sejak Januari 2026. Dalam kontrak, unit ambulans dijadwalkan tersedia paling lambat April 2026.
Namun hingga Sabtu (2/5/2026), kendaraan tersebut belum juga diserahkan. Padahal sebelumnya sempat dijanjikan akan didistribusikan saat Safari Ramadan Maret lalu.
“Sudah lama ditransfer, tapi unitnya belum ada sampai sekarang,” ujar salah seorang kepala desa yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ia juga mengungkapkan, para kepala desa sempat dikumpulkan pada awal tahun untuk membahas program tersebut.
“Kami waktu itu sepakat saja. Kami ini hanya kepala desa,” katanya.
Selain keterlambatan, proses pengadaan juga menuai sorotan. Dalam Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang mengacu pada dukungan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, pengadaan melalui pihak ketiga secara terpusat disebut tidak dianjurkan.
Sebelumnya, anggota DPRD Luwu Timur juga telah mendapatkan sosialisasi bahwa penyaluran CSR perusahaan seharusnya berbentuk program, bukan transfer dana langsung.
Setiap desa di wilayah pemberdayaan diketahui menerima alokasi dana CSR sekitar Rp 300 juta per tahun. Dana tersebut diperuntukkan bagi program sosial, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun dalam praktiknya, sebagian besar dana disebut digunakan untuk pengadaan ambulans. Dari nilai Rp 300 juta per desa, sekitar Rp 250 juta disebut telah ditransfer ke pihak ketiga.
Sementara itu, pihak terkait yang disebut menangani pengadaan belum dapat dikonfirmasi. Nomor telepon yang bersangkutan dilaporkan tidak aktif.
Di sisi lain, informasi yang beredar menyebutkan sebagian unit ambulans telah tersedia di wilayah Malili, sementara sisanya masih berada di luar daerah.
Pihak eksternal perusahaan dikabarkan akan melakukan pengecekan lebih lanjut guna memastikan progres pengadaan serta kesesuaian dengan ketentuan program CSR.