JAKARTA - Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat memicu gelombang kritik di media sosial. Namun, riset terbaru menunjukkan bahwa mayoritas warganet belum membentuk opini final dan masih berada pada tahap observasi terhadap kebijakan tersebut.
Berdasarkan riset media monitoring berbasis big data yang dilakukan oleh PT Binokular Media Utama melalui platform Socindex, percakapan terkait kebijakan transformasi budaya kerja dan efisiensi energi mencapai 137.672 diskusi sepanjang 31 Maret hingga 12 April 2026. Total interaksi (engagement) bahkan menembus 7,36 juta.
Hasil analisis menunjukkan bahwa 69 persen sentimen publik bersifat netral, sementara sentimen negatif tercatat 17 persen dan positif 14 persen. Dominasi sentimen netral ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih mencari informasi, mengajukan pertanyaan, serta mengevaluasi dampak kebijakan secara menyeluruh.
Manajer Social Media Data Analytics Binokular, Danu Setio Wihananto, mengungkapkan bahwa lonjakan percakapan terjadi sehari setelah pengumuman resmi pemerintah pada 31 Maret 2026. Ia menyebut, isu WFH ASN menjadi topik paling kontroversial dibandingkan kebijakan lainnya.
“Warganet yang kontra menilai kebijakan ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan disalahgunakan sebagai long weekend. Sementara yang pro melihat WFH sebagai langkah efisiensi energi dan model kerja masa depan yang lebih fleksibel,” ujarnya.
Selain WFH ASN, isu lain yang ramai dibahas adalah penyesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan pemerintah menahan harga BBM. Berbeda dengan WFH, keputusan menahan harga BBM justru menuai apresiasi luas dari masyarakat karena dinilai mampu meredam kekhawatiran publik.
Riset juga mencatat adanya perhatian terhadap dampak turunan kebijakan, seperti kenaikan harga plastik yang membebani pelaku UMKM serta kenaikan harga avtur yang berdampak pada tarif tiket pesawat.
Sementara itu, Vice President Operation Binokular, Ridho Marpaung, menyebut bahwa pola percakapan publik di media sosial cenderung terfragmentasi dalam berbagai klaster tanpa satu aktor dominan. Hal ini menunjukkan bahwa opini publik terbentuk dari beragam sumber, termasuk akun anonim dengan tingkat interaksi tinggi.
Secara keseluruhan, riset menyimpulkan bahwa publik masih dalam tahap memahami kebijakan transformasi budaya kerja dan efisiensi energi. Namun, potensi peningkatan sentimen negatif tetap terbuka jika komunikasi pemerintah tidak dilakukan secara efektif dan transparan.
Binokular merekomendasikan agar pemerintah memperkuat strategi komunikasi, khususnya pada isu-isu utama seperti WFH ASN, harga BBM, dan program MBG, serta meningkatkan respons cepat terhadap dinamika percakapan di media sosial.