LUWU - Bupati Luwu Patahudding menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu, Jumat (27/3/2026). Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum berjalan baik meski menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait efisiensi anggaran.
Dalam pidatonya, Patahudding menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD. Ia juga menyebut, LKPJ menjadi refleksi hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Secara umum pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan di tahun pertama kepemimpinan kami berjalan kondusif dan semakin terkoordinasi, meskipun terdapat sejumlah hambatan,” ujar Patahudding.
Dari sisi keuangan, APBD Kabupaten Luwu tahun 2025 setelah perubahan tercatat sebesar Rp1,604 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,518 triliun atau sekitar 96,35 persen dari target, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp1,499 triliun atau 93,49 persen.
Selain aspek keuangan, Bupati juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu pada 2025 tercatat sebesar 74,66 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 73,86.
Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 7,43 persen di 2025. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Luwu pada posisi kedua tertinggi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, pendapatan per kapita masyarakat mengalami kenaikan sebesar 6,23 persen, dari Rp59,73 juta pada 2024 menjadi Rp63,45 juta di 2025. Angka harapan hidup juga meningkat dari 73,52 tahun menjadi 73,85 tahun.
Sementara itu, persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari 11,70 persen pada 2024 menjadi 10,97 persen di tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Luwu juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun sebelumnya.
Patahudding berharap DPRD dapat memberikan rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga sinergi dalam mendorong pembangunan daerah.
“Kami berharap dukungan dan kerja sama semua pihak agar Kabupaten Luwu dapat bangkit lebih cepat bersama rakyat,” katanya.