LUWU UTARA – Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menggelar aksi konvoi dan long march pada Jumat (23/1/2026) pagi. Aksi tersebut digelar untuk mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pemekaran wilayah Luwu Raya menjadi provinsi baru.
Massa memulai aksi dari
kawasan Tugu Coklat dan bergerak menuju Monumen Masamba Affair di pusat Kota Masamba. Sepanjang rute,
peserta aksi memadati ruas jalan utama sambil membawa spanduk, poster, serta
atribut berisi tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya yang mencakup Kabupaten
Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo.
Wakil Ketua DPRD Luwu Utara,
Karemuddin, yang turut hadir dalam aksi tersebut, menegaskan bahwa unjuk rasa
itu merupakan bentuk perjuangan konstitusional masyarakat Luwu Raya. Ia
menyebut tuntutan pembentukan provinsi baru lahir dari aspirasi rakyat, bukan
kepentingan kelompok elite tertentu.
“Aksi ini adalah aksi damai
dan aksi konstitusi, menuntut janji sejarah tentang pemekaran Provinsi Luwu
Raya. Ini bukan perjuangan elit, tetapi perjuangan yang lahir dari nurani
rakyat Tana Luwu,” kata Karemuddin
saat dikonfirmasi di lokasi, Jumat.
Menurut Karemuddin,
pembentukan Provinsi Luwu Raya menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab
persoalan ketimpangan pembangunan antarwilayah, khususnya di kawasan timur
Indonesia. Ia menilai, selama ini masyarakat Luwu Raya masih menghadapi
keterbatasan akses pelayanan publik akibat rentang kendali pemerintahan yang
terlalu jauh.
“Apa yang kami tuntut adalah
keadilan wilayah, keadilan pembangunan, dan keadilan kemanusiaan. Provinsi Luwu
Raya adalah sebuah keharusan untuk menjawab persoalan tersebut,” ucapnya.
Aksi unjuk rasa ini digelar
bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 dan Hari Perlawanan
Rakyat Luwu (HPRL) ke-80. Momentum tersebut dimaknai peserta aksi sebagai
pengingat sejarah panjang perjuangan rakyat Tana Luwu, sekaligus penegasan
aspirasi lama yang hingga kini belum terealisasi.
Dalam aksinya, massa
menyuarakan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan sekadar tuntutan
administratif, melainkan bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka menilai luas wilayah, kondisi
geografis yang beragam, serta potensi sumber daya alam yang besar menjadi dasar
kuat bagi Luwu Raya untuk berdiri sebagai provinsi sendiri.
Sejak pagi hari, konvoi
kendaraan roda dua dan roda empat yang mengiringi long march menyebabkan arus
lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Kota Masamba mengalami kemacetan
total. Kendaraan dari dua arah terpaksa berhenti sementara hingga massa
melintasi jalur tersebut. Aparat kepolisian tampak melakukan pengamanan dan
pengaturan lalu lintas guna menjaga situasi tetap kondusif.
Ketua DPRD Luwu Utara,
Husain, mengatakan bahwa aksi tersebut bukanlah akhir dari perjuangan
pembentukan Provinsi Luwu Raya. Menurut dia, setelah unjuk rasa ini akan ada
langkah-langkah lanjutan yang ditempuh oleh seluruh elemen masyarakat dan tokoh
perjuangan di wilayah Luwu Raya.
“Setelah aksi ini, semua
elemen akan bergerak sesuai dengan kapasitas dan posisinya masing-masing. Ada
yang bergerak di jalur politik, jalur budaya, dan jalur masyarakat sipil,” ujar
Husain.
Ia mengungkapkan bahwa dalam
waktu dekat, sejumlah perwakilan masyarakat dan tokoh se-Luwu Raya berencana
menemui Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menyampaikan
langsung aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“Kami tentu akan
berkomunikasi dan membuka akses agar Datu Luwu dapat dipertemukan dengan
Presiden Prabowo Subianto,” kata Husain.
Menurut Husain, tuntutan
pembentukan Provinsi Luwu Raya juga berkaitan dengan janji sejarah negara. Ia
menyebut Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pernah menyampaikan
komitmen terkait pembentukan provinsi di Tana Luwu kepada Datu Luwu saat itu,
Andi Djemma.
“Oleh karena itu, Datu Luwu
saat ini, Sri Paduka Andi Maradang Mackulau, direncanakan akan menemui Presiden
Prabowo Subianto untuk menagih janji negara tersebut agar Provinsi Luwu Raya
dapat diwujudkan,” ujarnya.
Husain menegaskan bahwa
seluruh rangkaian perjuangan akan tetap ditempuh melalui cara-cara damai dan
konstitusional. Ia berharap pemerintah pusat dapat merespons aspirasi
masyarakat Luwu Raya dan menjadikan pemekaran wilayah sebagai bagian dari
strategi pemerataan pembangunan nasional.
Hingga siang hari, aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan kondusif. Massa secara bergantian menyampaikan orasi sebelum akhirnya membubarkan diri. Situasi keamanan di Kota Masamba tetap terkendali meski sempat terjadi kemacetan panjang akibat aktivitas unjuk rasa tersebut.