LUWU – Anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Fadriaty AS., M.M melakukan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Lapangan
Sekolah SMAN 18 Luwu, Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.
Dalam kegiatan tersebut,
Fadriaty yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sulsel dan Presidium
Majelis Wilayah KAHMI Sulsel, memberikan arahan dan pencerahan kepada guru-guru
serta Siswa-siswi di sekolah tersebut sekaitan dengan pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan
tersebut, Fadriaty menyampaikan ada beberapa program dari pemerintah Provinsi
Sulsel yang harus segera dikerjakan di SMA Negeri 18.
“Mudah-mudahan minggu
depan sudah bisa kita lakukan, saya sudah berkoordinasi dengan keuangan, BKAD, bahwa
semua program yang ada di Pendidikan itu wajib dilaksanakan karena bisa-bisa
jika tidak melaksanakan Mandatory spending dari pusat itu tidak akan dikasi DAK tahun
depan, sehingga ini wajib,” kata Fadriaty.
“Mudah-mudahan dikerjakan
karena ini pekerjaan Paving yang pekerjaannya cepat dikerja sehingga ada program
yang masuk di SMA, karena saya pernah janji setiap tahun mesti ada masuk di SMA
Negeri 18, siapa lagi yang mau membantu kalau bukan saya sebagai putra asli
orang Suli,” tambah Fadriaty.
Di hadapan para pelajar
SMA Negeri 18, Fadriaty mengajak siswa untuk tetap melanjutkan pendidikan ke
jenjang lebih tinggi.
“Kepada anak-anakku paling cepat 5 tahun ke depan estafet
kepemimpinan ada di adik-adik semua, yang kelas 3 berarti kuliahnya 4
tahun insyaallah selesai
S1, sehingga ini anak-anakku semua setelah tamat nanti lanjutkan
pendidikannya tidak harus di Makassar bisa di Palopo,” ucap Fadriaty.
Menurut
Fadriaty, sekolah atau kuliah adalah cara merubah pola pikir, tentunya tamatan
SMA beda cara berpikirnya dengan tamatan Sarjana.
“Guru saja sekarang tidak boleh kalau bukan S1, jadi semua harus lanjut dan selesai S1 dan kalau bisa dilanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi,” ujar Fadriaty.
Fdriaty menyampaikan bahwa pada kegiatan ini dalam masa Pilkada dirinya memilih melakukan di sekolah karena di sekolah lebih netral.
“Tidak boleh ada embel-embel Pilkada di dalamnya, saya mau di sekolah karena ini lebih netral. Kalau dibawa ke desa-desa bisa jadi ada yang tidak sadar melakukan kampanye, saya orang partai tapi saya tidak boleh kampanye memakai fasilitas negara, boleh kampanye tetapi saya harus cuti, makanya saya harus bawa ke sekolah sambil mengingat masa putih abu-abu,” imbuhnya.