PALOPO - Pada pemilu tahun 2024, Indonesia sekali lagi dirundung duka, mengutip dari data Kemenkes tercatat adanya laporan mengenai meninggalnya 27 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Tragedi ini tidak hanya menyedihkan, tetapi juga memperkuat kesadaran akan kegagalan pemerintah dalam melindungi para penyelenggara pemilihan umum, yang tidak mampu belajar dari pengalaman tragis pemilu sebelumnya pada tahun 2019, ketika 527 KPPS meninggal dunia.
Dicky, Ketua Komisariat LMND Politeknik Dewantara, menuturkan bahwa salah satu alasan utama dibalik meninggalnya anggota KPPS adalah kelelahan yang berlebihan karena dituntut untuk harus bekerja tanpa henti selama 24 jam penuh pada hari pemungutan suara.
"Tidak adanya rotasi yang memadai dalam jadwal kerja serta kurangnya istirahat yang memadai telah menempatkan para penyelenggara pemungutan suara dalam risiko yang membahayakan," kata Dicky.
Dicky menuturkan bahwa pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan pemilu, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan para anggota KPPS, namun, kegagalan dalam memberikan dukungan yang memadai dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam prosedur kerja telah membuka celah bagi tragedi ini terjadi lagi.
"Tragedi ini harus menjadi panggilan keras bagi pemerintah untuk bertindak, Reformasi mendalam diperlukan dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk perubahan dalam jadwal kerja, peningkatan rotasi, dan penyediaan fasilitas yang memadai bagi para penyelenggara pemungutan suara," ucap Dicky.
"Pemilu adalah pesta demokrasi yang harus dirayakan, bukan panggung bagi tragedi kemanusiaan. Kehidupan setiap anggota KPPS berharga, dan kita berhutang kepadanya untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan aman dan nyaman. Perlindungan yang lebih baik bagi para penyelenggara pemilihan umum harus menjadi prioritas utama, dan tindakan konkret harus diambil untuk mencegah tragedi serupa terulang di masa depan," tambah Dicky.