PALOPO - Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Kota Palopo, Sulawesi Selatan menyikapi 2 badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Palopo, kedua BUMD tersebut yakni PAM-TM dan RSUD Sawerigading.
Ketua Kota EK - LMND Palopo, Adri Fadli mengatakan bahwa setelah mengamati perkembangan, kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit, kabar buruk datang dari pengguna jasa layanan air bersih dan kesehatan di Kota Palopo.
Mengutip pemberitaan media di salah satu koran di Kota Palopo pada (30/11/2023) lalu, DPRD Kota Palopo melalui badan anggaran (Banggar) merekomendasikan kepada Pj Walikota untuk mengevaluasi Dewan Pengawas dan Direksi BUMD yaitu PAM-TM dan RSUD Sawerigading yang dinilai bekerja dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal itu disampaikan pada saat digelar rapat Paripurna di DPRD Kota Palopo pembahasan APBD Pokok TA 2024.
“Untuk PAM-TM, sejak pergantian direksi kondisi pelayanan
terhadap pelanggan semakin menurun, nyaris tiap hari terdapat gangguan layanan
distribusi air ke pelanggan, kualitas air diduga tidak sesuai standar yang
diatur Permenkes. Bahkan, lama gangguan bisa mencapai 6 s/d 12 jam,” kata Adri Fadli dalam rilisnya, Jumat
(8/12/2023).
Lanjut Adri
Fadli,
Direksi bukannya fokus melakukan pembenahan terhadap pelayanan tetapi justru
malah membebani perusahaan dengan menggunakan kewenangan dimilikinya dengan
memasukkan anak, menantu dan ponakannya sebagai karyawan tanpa melalui seleksi
terbuka.
“Terakhir, Dirut PAM-TM memanfaatkan karyawan dan
menggunakan kendaraan dinas untuk memasang APK Baliho istrinya yang maju
sebagai caleg DPRD Kota Palopo dari Partai Nasdem,” tambah Adri Fadli.
Sementara itu kata Adri Fadli, pelayanan yang sama juga
dirasakan oleh pengguna layanan jasa kesehatan di RSUD Sawerigading. Tidak
sedikit yang mengeluhkan soal pelayanannya.
“Misalnya ketersediaan obat. Beberapa keluarga/pasien
yang pernah rawat inap mengaku harus membeli obat diluar, dikarenakan tidak
adanya stok obat, sekalipun uang yang digunakan membeli obat tadi diganti oleh
pihak RSUD Sawerigading. Selain obat, alat CT-SCAN milik RSUD Sawerigading
sempat lama rusak, pada waktu itu dikarenakan alat rusak terpaksa pasien
dibawah ke RS Swasta untuk dilakukan CT-SCAN,” ucap Adri Fadli.
“Dari informasi yang kami peroleh RSUD Sawerigading masih
memiliki utang lama yang menumpuk, nilainya diperkirakan puluhan milliar. Utang
ini pada beberapa perusahaan farmasi atau penyedia obat,” ujar Adri Fadli.
Menurut Adri
Fadli,
atas hal tersebut dam mengingat hal ini
penting, sebab, menyangkut pelayanan dasar pemerintah, maka EK - LMND Palopo
perlu menyampaikan bahwa :
1. Kami mendukung penuh setiap program dan kebijakan
pemerintah yang berdasar pada kepentingan umum.
2. Mengenai Rekomendasi Banggar DPRD Kota Palopo yang
salahsatunya meminta untuk dilakukan evaluasi terhadap Dewan Pengawas dan
Direksi BUMD wajib untuk segera dilaksanakan atau dieksekusi oleh Pj Walikota
Palopo. Mengingat rekomendasi ini merupakan pendapat atau usulan dari DPRD.
Dimana hal ini bagian dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh legislatif.
3. Kami mendorong Pj Walikota Palopo untuk meminta
auditor untuk melakukan audit investigatif pada PAM-TM dan RSUD Sawerigading.
4. Kami akan terus mengikuti perkembangan dan mengawal
persoalan ini, baik itu dengan aksi maupun melalui penyataan tertulis sampai
dengan ditindaklanjutinya rekomendasi dari DPRD oleh Pj Walikota Palopo.
“Demikian pernyataan sikap ini, untuk ditindaklanjuti.
Kami menunggu sikap Pj Walikota Palopo, jika sampai di akhir tahun ini tidak
ada tindak-lanjut, kami akan melakukan langkah lainnya dan menyerukan untuk
tidak bayar rekening air sebagai bentuk protes,” jelas Adri Fadli.