PALOPO – Pasca pemerintah resmi mengumumkan harga baru bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar subsidi dan Pertamax, puluhan mahasiswa dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Luwu (Ipmal) berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Takkalala, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu (03/09/2022) petang.
Aksi unjuk rasa dilakukan dengan cara orasi dan membakar ban bekas yang membuat arus kendaraan sempat terganggu dengan asap tebal mengepul sepanjang jalan.
Menurut Jenderal Aksi Lapangan (Jendlap) Rifki, mengatakan harga baru BBM yang baru saja diumumkan pemerintah RI berlangsung secara tiba-tiba membuat warga kaget dan akan berdampak buruk terhadap harga barang terutama harga kebutuhan bahan pokok.
“Kami minta kepada presiden dan wakil presiden Jokowi – Ma’ruf untuk segera menurunkan kembali harga bahan bakar minyak, apabila BBM tidak kembali diturunkan maka dipastikan harga akan lebih tinggi,” kata Rifki saat dikonfirmasi di lokasi, Sabtu.
Harga BBM yang awalnya untuk Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Menurut Rifki naiknya harga BBM adalah bentuk kegagalan pemerintah mengurus negara.
“Tahun 2019 hingga 2022 kita semua merasakan pandemi Covid-19 dan sampai saat ini kita masih merangkak belajar beraktivitas agar bagaimana caranya supaya dalam mencari nafkah untuk meningkatkan ekonomi dapat tercapai namun kita kembali terpuruk dengan naiknya harga BBM,” ucap Rifki.
Aksi mahasiswa menolak naiknya harga BBM ini akan berlanjut hingga Senin (05/9/2022) pekan depan.
“Ini masih aksi prakondisi, pekan depan kami akan turun dengan massa yang lebih besar,” ujar Rifki.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.
"Saat ini pemerintah membuat
keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah
yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami
penyesuaian," ujar Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka,
Sabtu.
Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencuat dalam beberapa waktu terakhir
seiring membengkaknya nilai subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan
kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun, jika tidak
ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar. Ia mengatakan, saat ini anggaran
subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.
Angka itu sudah membengkak Rp 349,9
triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun guna menahan kenaikan
harga energi di masyarakat.
Namun, dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan
kurs rupiah, diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir
tahun. Terlebih, konsumsi Pertalite dan Solar diperkirakan akan melampaui kuota
yang ditetapkan.
"Kami perkirakan subsidi itu harus tambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).