.jpeg)
PALOPO - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan BBM Subsidi menggelar aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM) yang di tetapkan oleh pemerintah pada Minggu (3/9/2022).
Aksi berlangsung di depan taman mahkam pahlawan Salubulo, tepatnya Jl. Dr. Ratulangi, Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Palopo dan Komando Wilayah Gerakan Aktivis Mahasiswa Luwu Raya yang berpayung dalam Aliansi Front Perjuangan BBM Subsidi.
Aksi
dilakukan dengan membentangkan spanduk bertuliskan BBM Naik Rakyat Tercekik,
selain itu mereka melakukan Long march dari titik awal Traffic light Salubulo
sampai pada Taman Makam Pahlawan melakukan orasi dan aksi simbolik dengan
mendorong motor sebagai bentuk protes.
Jenderal lapangan Rihal yang biasa disapa Corsa mengatakan tuntutan mereka adalah menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan berantas mafia minyak BBM, karena mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah menaikan harga BBM subsidi tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19.
“Terlebih pada ketika BBM dinaikkan akan sejalan dengan naiknya kebutuhan bahan pokok yang mengakibatkan daya beli dari masyarakat akan menurun dan nantinya akan terjadi inflasi,” kata Rihal.
"Dengan kebijakan pemerintah menaikan BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi akan sangat berdampak ke masyarakat menengah kebawah dan masyarakat semakin sulit yang akan mendorong pada jurang kesenjangan sosial yang semakin mendalam," tambah Rihal.
Selain itu, dia menilai bahwa kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar akan memicu kenaikan harga logistik di berbagai sektor.
Pasalnya BBM merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia dalam untuk mendistribusikan barang.
"Kenaikan harga BBM bukan hanya memicu kenaikan biaya transportasi, melainkan kenaikan BBM juga akan membuat harga bahan-bahan logistik meningkat dan secara tidak langsung akan mendorong kenaikan biaya-biaya lainnya," ucap Rihal.
Wakil Jenderal Lapangan, Budi dalam orasinya menegaskan bahwa penolakan terkait kenaikan BBM subsidi, yang harga semula BBM jenis Pertalite Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter. Pertamax Rp12.500/liter menjadi Rp16.000/ liter. Solar dari Rp 5.150/liter menjadi Rp7.200/liter dan lebih mirisnya BBM subsidi tidak tepat sasaran.
"Kita melihat kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah tidak ideal padalah kita dalam posisi transisi dari pandemi menuju endemi. Lebih mirisnya sebanyak 80% BBM subsidi dinikmati oleh kalangan atas dan hanya 20% masyarakat kalangan bawah yang menikmatinya artinya BBM subsidi tidak tepat sasaran,” jelas Budi.