Tolak Harga BBM Naik, KAMMI Luwu Raya Turun ke Jalan
INSPIRASI TIMUR INDONESIA

PALOPO – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) daerah Luwu Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Palopo dan gedung DPRD Palopo.

Aksi dilakukan dengan aksi bakar ban bekas di depan kantor Wali Kota Palopo dan berjalan kaki menuju gedung DPRD Palopo.  

Unjuk rasa KAMMI menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi KAMMI Yusril Ihsa Mahendra mengatakan kenaikan harga BBM yang akan dinaikkan oleh pemerintah, akan berdampak pada semua sektor terutama kebutuhan masyarakat.

“Kami menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan mendesak pemerintah untuk
memperhatikan harga bahan pokok,” kata Yusril saat dikonfirmasi, Rabu (31/8/2022).

Menurut Yusril, selama 2 tahun terakhir warga mengalami Pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas warga dibatasi, masyarakat kecil kesulitan mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.

“Harga kebutuhan belum stabil, pemerintah justru mau menaikkan harga BBM yang tentu akan semakin menaikkan harga kebutuhan, kenaikan harga BBM rencana akan berlaku mulai 1 September 2022, tentu akan berimbas dan pasti akan menaikkan harga di pasaran, untuk itu dengan tegas kami sampaikan bahwa KAMMI menolak kenaikan harga BBM karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” ucap Yusril.

Wakil Ketua DPRD Palopo Abdul Salam menanggapi positif aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut dan mendukung agar pemerintah menunda rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Kami sangat merespon dan kita sepakat bahwa apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Salam.

Lanjut Salam, tuntutan mahasiswa KAMMI tersebut diteruskan ke lembaga DPR RI  dan lembaga lembaga lainnya sesuai tuntutan mereka.

“Kami sebagai lembaga perwakilan disini harus memberikan fasilitas terkait mengenai rekomendasi ke DPR RI dan lembaga lainnya yang menjadi tuntutan KAMMI untuk diteruskan,” tutur Salam.

Previous Post Next Post