10 Tahun InaTEWS Menjaga Negeri (11 November 2008 - 11 November 2018)
Sejarah InaTEWS
Empat belas tahun yang lalu, tepatnya pada Tahun 2004, Indonesia dilanda bencana yang sangat dahsyat, yaitu Gempabumi dan Tsunami Aceh dan menjadikan bencana tersebut sebagai tonggak utama yang menyadarkan seluruh komponen bangsa akan pentingnya mitigasi bencana khususnya bencana gempabumi dan tsunami. Selanjutnya pada tahun 2005 mulai digagas sebuah sistim peringatan dini tsunami di Indonesia, dibawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi membangun sebuah sistem bernama Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS). Pembangunan sistim peringatan dini ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2006 dan secara resmi diluncurkan pada tanggal 11 November 2008 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.
Sesuai grand design InaTEWS merupakan suatu sistim peringatan dini tsunami end to end atau dari hulu (upstream) ke hilir (downstream) sehingga dibangun dalam konsorsium yang terdiri dari Kementrian dan Lembaga yang tertuang perannya masing-masing dalam Surat Keputusan Menko Kesra Nomor 21/KEP/MENKO/KESRA/IX/2006 tentang Penunjukan Lembaga Pemerintah sebagai Focal Point dan pembentukan Tim Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia antara lain adalah BAPPENAS, BMKG, BPPT, BIG, LAPAN, ITB, KEMENKOMINFO, TNI, POLRI, KEMENKO KESRA, KEMENTERIAN ESDM, KEMENLU, KEMENDAGRI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KLH, KEMENBUDPAR, DKP, dan LIPI. Sesuai mandat regulasi tersebut kedudukan BMKG bersama BIG dan BPPT dalam InaTEWS masuk ke dalam komponen operasional yang memiliki tugas untuk menjadi penyedia data dan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami di Indonesia. SK Kemenkokesra diperkuat oleh amanat undang-undang No. 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG melakukan pelayanan peringatan dini tsunami.
Sejak diresmikannya InaTEWS, telah banyak kemajuan dalam pembangunan sistem peringan dini tsunami, termasuk di antaranya upaya penyebaran informasi gempabumi dan potensi tsunami ke seluruh lapisan masyarakat, adanya produk focal mechamism untuk mengetahui mekanisme sumber gempabumi dalam waktu kurang dari 10 menit menjadi bagian yang penting dalam penentuan warning tsunami didukung dengan 18.000 scenario modeling tsunami serta peningkatan pemahaman, kesadaran, dan perbaikan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tsunami.
Belajar dari Kejadian Gempa dan Tsunami di Indonesia
Sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini InaTEWS telah mengirimkan 22 kali peringatan dini tsunami. Dari jumlah tersebut sebanyak 15 kali diantaranya diikuti oleh tsunami, dan sebanyak 7 kali tanpa tsunami. Hal ini membuktikan bahwa sejak dibentuknya InaTEWS, setiap kali terjadi tsunami di Indonesia, BMKG selalu memberikan Peringatan Dini Tsunami ke masyarakat melalui stakeholder atau institusi yang berwenang memberikan perintah evakuasi ke masyarakat, meskipun dalam catatannya ada 7 kali peringatan dini yang tidak diikuti tsunami.
Dari 15 kali kejadian tsunami tersebut yang significant dan menyebabkan korban harta benda dan korban jiwa adalah gempabumi dan tsunami Palu. Pada gempabumi Palu 28 September 2018 sistem InaTEWS dalam waktu 1 menit 15 detik setelah gempa telah mendetek adanya gempa besar di Sulawesi, segera oleh operator BMKG dilakukan analisis lanjutan dan didiseminasikan sebagai warning tsunami pada 4 menit 54 detik dengan magnitude 7.7, saat BMKG menyampaikan warning tsunami informasinya sudah sangat lengkap tidak hanya parameter gempabuminya saja tapi termasuk daerah daerah yang akan terlanda tsunami dengan estimasi waktu tiba serta estimasi tinggi tsunaminya.
Jumlah stasiun yang mencatat saat itu sudah mencapai 61 stasiun. Pada menit ke 10 parameter gempa sudah stabil dengan magnitude 7.4, dengan jumlah stasiun yang merekam total berjumlah 201 sensor termasuk sensor dari luar negeri. Warning dikeluarkan dengan tingkat ancamam tsunami Siaga dan
Waspada. Arti siaga adalah perkiraan waktu datang tsunami adalah 0.5-3 m dan waspada dengan perkiraan ketinggian tsunami kurang dari 0.5m.
Kehandalan dan akurasi InaTEWS telah teruji pada gempa Palu ini, setelah mendapatkan data mengenai parameter dan sumber gempabumi, kemudian dilakukan pengamatan perubahan muka laut di beberapa stasiun pasang surut terdekat, yaitu di Pelabuhan Pantoloan, Mamuju, dan Lahad Datu (Malaysia). Data pasang surut di tide gauge Pelabuhan Pantoloan yang terletak di Kecamatan Tawaeli, Palu, mengalami off, kemudian di Lahad Datu tidak terlihat adanya perubahan akibat gelombang tsunami, data dari tide gauge di Palu tidak dapat diakses ternyata dikarenakan tide gauge mengalami kerusakan setelah terjadinya gempabumi kuat dan diperparah dengan terjangan tsunami. Di tide gauge Mamuju, terlihat adanya perubahan muka laut setinggi 6 cm pada pukul 17.27 WIB, yang kemudian dipastikan kembali bahwa usikan tersebut diakibatkan gelombang tsunami telah tiba di Mamuju.
Setelah mendapat data gelombang tsunami tiba di tide gauge Mamuju yang berlokasi pada jarak sekitar 300 km dari episenter gempa dengan ketinggian tsunami 6 cm dan dari modeling diyakini gelombang tsunami sudah terlebih dahulu sampai di Kota Palu, yang hanya berjarak kurang dari 100 km dari pusat gempa. Sesuai SOP dengan adanya data observasi yang tidak signifikan dan sebagai upaya mitigasi supaya korban dapat segera dilakukan pertolongan dan penyelamatan oleh pihak terkait, maka BMKG memutuskan untuk mengakhiri masa peringatan dini tsunami pada pukul 17.36 WIB.
Tindakan pengakhiran yang cepat ini mendapat sorotan publik dan para pakar tsunami, bahkan sebagian pakar beranggapan bahwa tsunami melanda Palu dan Donggala setelah BMKG menyatakan warning dinyatakan berakhir. Tindakan pengakhiran warning tsunami telah sesuai dengan prisedur/SOP dan data observasi dari tide gaug, bilamana diketahui data observasi tide gauge tidak significant (tercatat 6 cm di Mamuju) namun tidak segera diakhiri warning tsunaminya artinya sama halnya dengan membiarkan para korban tsunami yang masih dapat diselamatkan tidak mendapat pertolongan segera.
Filosofi SOP keselamatan publik dirancang tidak semata-mata hanya untuk menjalankan prosedur teknis saja akan tetapi juga memberikan kesempatan pada potensi-potensi SAR untuk melakukan upaya penyelamatan kepada para korban.
Setelah kejadian gempa bermagnitudo 7.4 melanda, dalam durasi peringatan dini tsunami terdapat 3 kejadian gempa bumi susulan yang cukup signifikan, yakni magnitude 6.3, 6.2, dan 6.2 dalam waktu kurang dari 25 menit. Kondisi tersebut semakin menambah kehancuran Kota Palu, Donggala, dan sekitarnya. Hal inilah yang luput dari pemberitaan media. Tidak hanya kejadian Tsunami dan Likuifaksi saja, namun serangkaian gempabumi kuat yang menghantam kota palu pun turut memperbanyak korban. Jadi, banyaknya korban dikarenakan 3 bencana yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat, yakni Gempabumi, Tsunami, dan Likuifaksi.
Dari berbagai kejadian gempabumi dan tsunami yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, BMKG terus melakukan evaluasi, peningkatan performa baik pada sistem maupun operator InaTEWS juga SOPnya.
Peran Serta Kementerian dan Lembaga pada Sistem InaTEWS
Peran sisi hulu Rangkaian warning yang telah disampaikan oleh BMKG sudah sesuai dengan SOP, mulai dari mengeluarkan peringatan dini pada menit ke-5 setelah gempa, hingga mengakhiri peringatan dini tsunami telah sesuai prosedur dan peringatan dini oleh BMKG tidak gagal alias tidak kecolongan dalam memberikan pelayanan peringatan dini tsunami. BMKG merasa kecolongan apabila tsunami terjadi, namun BMKG tidak memberikan warning tsunami atau BMKG melakukan pengakhiran tsunami, namun tsunami datang setelah warning diakhiri.
Meskipun sistem operasional InaTEWS di BMKG telah dilaksanakan dengan baik, namun keberhasilan InaTEWS tidak hanya dilihat dari BMKG saja. InaTEWS adalah sebuah system dari Hulu ke Hilir, dimana BMKG berada di posisi Hulu. InaTEWS adalah satu kesatuan sistem yang saling menghubungkan sejumlah Kementerian dan Lembaga yang memiliki peran dan tanggung jawab kepada masyarakat di dalam rantai komunikasi peringatan dini tsunami.
Jika InaTEWS dianggap gagal, maka sejatinya kegagalan tersebut adalah kegagalan bersama. Peringatan dini sebagai bagian dari pengurangan resiko bencana tidak hanya mengenai peringatan yang akurat secara teknis saja, namun harus membangun pemahaman resiko yang baik dari suatu peringatan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merespon berita peringatan dini secara benar. Jika salah satu komponen tersebut tidak dipenuhi, maka sistem peringatan dini tidak akan berhasil secara keseluruhan.
Selama hampir 10 tahun InaTEWS berjibaku mengawal NKRI sebagai upaya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana gempabumi dan tsunami di Indonesia. Meskipun demikian, disadari masih terdapat banyak lubang kekurangan pada sistem peringatan dini yang dijalankan, khususnya dari segi infrastruktur yaitu terbatasnya jumlah sensor seismik untuk memonitoring gempabumi dan kurangnya alat pemantauan perubahan muka air laut ataupun perangkat observasi di laut serta moda komunikasi yang terbatas. Belajar dari kejadian gempabumi dan tsunami di Palu maka pemerintah melalui koordinasi
Kementrian Kordinatot Kemaritiman segera memperkuat sistem peringatan dini tsunami Indonesia dengan membangun tidak hanya infrastruktur InaTEWS namun juga membangun pada sisi kulturnya, diharapkan dalam kurun waktu 3 tahun kedepan penguatan InaTEWS dapat terlaksana dengan baik.
Mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana maka dari itu perlunya sinergitas seluruh komponen bangsa khususnya Kementrian dan Lembaga terkait yang tergabung dalam Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (InaTEWS) baik pusat maupun daerah untuk kembali bergandengan menjaga keberlangsungan dan kehandalan sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia. Kehandalan Sistem dan teknologi belumlah cukup sehingga peran aktif komponen bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia dalam bersama-sama meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan akan bencana gempabumi dan tsunami yang mengancam hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kesinergian ini akhirnya adalah upaya bersama dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana gempabumi dan tsunami. Mari kita jadikan momen ini sebagai momen kebangkitan, momen perubahan, momen yang menjadikan kita lebih menghargai alam dan membuat kita lebih nyaman hidup di tanah air tercinta kita.
Jakarta, 11 November 2018
Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG
Rahmat Triyono, ST, Dipl. Seis, MSc