Pemkab Luwu Evaluasi Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan, Soroti Pelayanan Puskesmas

LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, mengevaluasi kerja sama fasilitas kesehatan dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Evaluasi tersebut dibahas dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Luwu di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Senin (26/10/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan membutuhkan dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Rudi, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. Karena itu, evaluasi terhadap persoalan yang dibahas dalam forum sebelumnya perlu dilakukan agar menghasilkan perbaikan nyata.

“Pemerintah harus memastikan anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kita tidak boleh hanya berhenti pada pembahasan, tetapi harus memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti dan pelayanan kesehatan semakin baik,” kata Rudi.

BPJS Kesehatan soroti pelayanan puskesmas

Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Dahniar Hasyim Dahlan, memaparkan sejumlah aspek penyelenggaraan kerja sama dengan fasilitas kesehatan, termasuk mekanisme pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas.

Ia menjelaskan, besaran pembayaran kapitasi berkaitan dengan jumlah peserta terdaftar dan indikator pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembiayaan tersebut diharapkan mendukung pelayanan promotif dan preventif sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan sejak dini. Dengan demikian, rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dapat ditekan apabila kondisi pasien masih dapat ditangani di tingkat pertama.

Dahniar juga menyoroti perlunya optimalisasi pelayanan di puskesmas, termasuk layanan kesehatan gigi, ketersediaan obat, kelengkapan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan layanan rawat inap sesuai kapasitas fasilitas kesehatan.

Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan menjadi sejumlah persoalan yang perlu ditangani secara bertahap melalui koordinasi lintas sektor.

Catatan evaluasi 2025 diminta segera ditindaklanjuti

Forum tersebut juga membahas kembali sejumlah catatan hasil pertemuan pada 2025 yang belum ditindaklanjuti. Evaluasi ini dinilai penting agar rekomendasi yang telah disepakati dapat segera direalisasikan.

Terlebih, proses kredensial dan rekredensial fasilitas kesehatan untuk menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan sedang berlangsung.

Rudi meminta organisasi perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu dan RSUD Batara Guru, menindaklanjuti hasil pembahasan secara terarah.

Ia berharap, pada forum berikutnya sudah terlihat perkembangan penyelesaian berbagai persoalan sehingga pembahasan tidak terus berulang pada masalah yang sama.

Forum tersebut turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Basaruddin, Kepala Baperida Muh. Arsal Arsyad, Kepala BKPSDM Muhammad Arsyad, Kepala Dinas Kesehatan dr. Rosnawary Basir, Direktur RSUD Batara Guru dr. Daud Mustakim, Ketua IDI, Kepala Puskesmas Bajo, serta perwakilan rumah sakit swasta dan klinik.

Melalui forum kemitraan ini, Pemkab Luwu berharap koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan seluruh penyedia layanan kesehatan semakin kuat, sehingga mutu pelayanan meningkat dan kebutuhan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.