PALOPO – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palopo kembali menggelar aksi demonstrasi Jilid IV di Kantor Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Jumat (16/10/2026).
Dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, LMND mengusung tema besar “Reset Indonesia” sebagai seruan untuk membenahi kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Berbeda dengan aksi sebelumnya yang lebih berfokus pada persoalan pelayanan air bersih Perumda Tirta Mangkaluku, kali ini LMND Palopo memperluas tuntutannya ke sejumlah isu nasional dan daerah.
Isu yang disoroti meliputi pendidikan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi, transparansi pembangunan pagar Polres Palopo, kemacetan dan antrean kendaraan di SPBU, hingga penanganan sejumlah dugaan perkara korupsi.
LMND menilai berbagai persoalan tersebut tidak dapat dilihat secara terpisah karena berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dan aparat dalam memenuhi hak masyarakat.
LMND Palopo soroti pelayanan air bersih dan pendidikan
Dalam tuntutan di tingkat nasional, LMND Palopo menyerukan terwujudnya pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
Organisasi mahasiswa tersebut juga mendesak pengusutan tuntas kasus kebakaran hutan dan lahan. Menurut mereka, penanganan karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri penyebab kebakaran dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
Sementara di tingkat daerah, LMND kembali mendesak pencopotan Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Tirta Mangkaluku.
Tuntutan itu berkaitan dengan persoalan pelayanan air bersih yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Kota Palopo.
LMND menilai perbaikan pelayanan publik harus menjadi prioritas, terutama pada layanan dasar yang berhubungan langsung dengan kebutuhan sehari-hari warga.
Selain itu, mereka menyoroti dugaan penyimpangan distribusi BBM dan gas bersubsidi serta meminta adanya langkah konkret untuk mengatasi kemacetan dan antrean kendaraan di SPBU.
LMND juga mendesak keterbukaan informasi mengenai pembangunan pagar Polres Palopo yang menggunakan anggaran publik.
Mereka menilai penjelasan mengenai pembangunan tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak terus dibayangi pertanyaan mengenai penggunaan anggaran.
Desak transparansi sejumlah dugaan perkara korupsi
Dalam aspek penegakan hukum, LMND Palopo turut menyoroti sejumlah perkara yang dinilai membutuhkan keterbukaan informasi kepada publik.
Mereka mendesak transparansi penanganan dugaan penyimpangan pembangunan Gedung DPRD Palopo yang disebut bernilai sekitar Rp 22 miliar.
LMND juga meminta penjelasan mengenai dasar hukum penghentian penyidikan kasus dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif DPRD Palopo.
Selain itu, mereka mendorong pengusutan dugaan penyimpangan dalam pengadaan incinerator di RSUD Sawerigading Palopo.
LMND menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan dorongan agar proses hukum berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Penyebutan berbagai perkara itu, menurut mereka, bukan berarti pihak tertentu telah terbukti bersalah. Setiap dugaan harus diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Peringatkan Kapolres Palopo yang baru
Dalam aksi tersebut, LMND Palopo juga menyampaikan pesan kepada Kapolres Palopo agar pergantian kepemimpinan di tubuh kepolisian menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Mereka meminta Kapolres yang baru menunjukkan langkah konkret dalam menjaga keamanan, menangani kemacetan dan antrean SPBU, serta memastikan penanganan perkara hukum dilakukan secara profesional dan transparan.
LMND menilai keberhasilan seorang pemimpin tidak cukup diukur melalui seremonial pergantian jabatan maupun pernyataan komitmen.
Menurut mereka, kepemimpinan harus dibuktikan melalui perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Persoalan transparansi pembangunan pagar Polres Palopo juga menjadi salah satu hal yang mereka minta untuk dijelaskan secara terbuka.
Bagi LMND, keterbukaan informasi dan penegakan hukum yang profesional merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Reset Indonesia, dorong pembenahan sistem
LMND Palopo menegaskan bahwa tema Reset Indonesia yang diusung dalam aksi Jilid IV bukan sekadar seruan untuk mengganti pejabat atau pemimpin.
Lebih dari itu, mereka menginginkan pembenahan sistem, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Persoalan air bersih, pendidikan, distribusi energi bersubsidi, hingga dugaan korupsi dinilai membutuhkan penyelesaian yang menyentuh akar masalah, bukan sekadar respons sementara.
Aksi tersebut dipimpin Saiful sebagai jenderal lapangan dan Feri sebagai wakil jenderal lapangan.
LMND menegaskan, penyampaian aspirasi secara damai tidak berarti mengurangi ketegasan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan aparat terkait.
Mereka juga menyatakan akan terus mengawal berbagai persoalan tersebut serta mendorong keterbukaan informasi, pemeriksaan yang objektif, dan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Melalui aksi Jilid IV ini, LMND Palopo berharap pemerintah daerah dan pihak terkait memberikan tanggapan konkret terhadap tuntutan yang disampaikan, sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap berbagai persoalan pelayanan publik di Kota Palopo.
No comments:
Post a Comment