LUWU – Bupati Luwu, Patahudding, meminta tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, diperbaiki agar tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Hal tersebut disampaikan Patahudding dalam pertemuan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, perwakilan PT Pertamina, serta 11 pengelola SPBU di Kabupaten Luwu di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Kamis (10/9/2026).
Patahudding mengatakan, evaluasi perlu dilakukan terhadap seluruh mekanisme penyaluran BBM subsidi, termasuk penggunaan barcode bagi petani dan nelayan.
Menurut dia, data penerima BBM subsidi harus diverifikasi secara berkala untuk memastikan bantuan tersebut diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.
“Perbaiki penyalurannya karena bagaimana supaya semua kegiatan masyarakat ini bisa lancar. BBM subsidi harus diberikan kepada yang betul-betul berhak. Jangan masyarakat yang sudah susah dibuat semakin susah,” tegas Patahudding.
Data petani dan nelayan diminta diverifikasi
Patahudding secara khusus meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu mengevaluasi proses penerbitan barcode untuk penerima BBM subsidi.
Verifikasi bagi petani, kata dia, dapat dilakukan dengan memastikan status penerima sebagai petani. Sementara untuk nelayan, perlu dipastikan kepemilikan sarana usaha yang digunakan untuk menunjang aktivitas melaut.
Langkah tersebut dinilai penting agar kuota BBM subsidi tidak salah sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang membutuhkan.
Selain persoalan data, Patahudding meminta SPBU bersama Pertamina memastikan kecukupan pasokan BBM di Kabupaten Luwu.
Dia juga meminta pihak terkait menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.
“Kita berharap penyaluran BBM subsidi ini bisa lancar. Mana yang masuk, mana yang keluar, dan ke mana penyalurannya harus jelas. Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.
Pemkab Luwu siapkan satgas pengawasan
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi.
Pemkab Luwu juga akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan satuan tugas yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemantauan serta pengawasan penyaluran BBM subsidi.
“Jaga hak masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi. Kelangkaan ini jangan sampai berlanjut. Kita akan melakukan audit ke dinas terkait, khususnya pengeluaran barcode. Kita juga akan menghadapi panen raya, sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan,” kata Muh. Rudi.
Muh. Rudi juga meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan secara objektif terhadap distribusi BBM subsidi.
Dia menekankan, setiap dugaan pelanggaran harus ditindak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak dilakukan secara tebang pilih.
BBM dibutuhkan untuk menghadapi panen raya
Bupati Luwu menilai persoalan ketersediaan BBM perlu segera ditangani karena Kabupaten Luwu akan memasuki masa panen.
Kelancaran distribusi BBM, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan kendaraan masyarakat, tetapi juga menunjang berbagai aktivitas ekonomi, terutama sektor pertanian dan perikanan.
BBM juga dibutuhkan untuk mendukung transportasi, pelayanan masyarakat, serta berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Luwu.
Pemerintah Kabupaten Luwu berharap pengawasan yang diperkuat dan evaluasi terhadap data penerima dapat mencegah terjadinya kelangkaan BBM subsidi secara berulang.
Dengan demikian, BBM subsidi diharapkan tersedia bagi masyarakat yang benar-benar berhak dan membutuhkan.
No comments:
Post a Comment