Bulog Pastikan Stok Beras Aman, Bantuan Pangan Disalurkan ke 194.762 Penerima

LUWU – Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2026 alokasi Juli-September mulai dilakukan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan secara tepat sasaran.

Di Kabupaten Luwu, sebanyak 50.961 penerima bantuan pangan (PBP) mendapatkan alokasi bantuan beras.

Setiap penerima memperoleh 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.

Bupati Luwu Patahudding berharap penyaluran bantuan tersebut berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi keluarga penerima.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Perum Bulog atas dukungan terhadap masyarakat Kabupaten Luwu. Bantuan pangan ini sangat berarti bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Patahudding, Jumat (14/8/2026)..

Patahudding menegaskan Pemerintah Kabupaten Luwu akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Perum Bulog untuk memastikan ketersediaan serta stabilitas pangan di daerah.

Stok beras aman hingga 15 bulan

Pimpinan Perum Bulog Cabang Palopo Maysius L mengatakan, ketersediaan beras cadangan pangan pemerintah di wilayah kerjanya saat ini masih mencukupi.

“Untuk stok beras cadangan pangan pemerintah yang berada di Kantor Cabang Palopo, ada sebanyak 69.010 ton. Ketahanan stoknya ini bisa mencapai 15 bulan ke depan,” ucap Maysius.

Menurut dia, Bulog Cabang Palopo mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.

Untuk wilayah kerja Bulog Cabang Palopo, total penerima bantuan pangan mencapai 194.762 PBP.

“Beras yang akan keluar itu sebanyak 1.947.620 kilogram yang akan kami bagikan per alokasi kepada masyarakat,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, Bulog berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan. Pemerintah daerah kemudian membantu menyiapkan lokasi dan mekanisme distribusi agar bantuan dapat diterima masyarakat.

Lokasi penyaluran saat ini dilakukan melalui kantor desa dan kelurahan. Selain itu, Bulog juga mulai menyiapkan penyaluran melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang telah terbentuk.

“Bulog ditugaskan untuk menyediakan dan mendistribusikan berasnya. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini melalui Dinas Ketahanan Pangan,” jelas Maysius.

Kendala geografis

Maysius mengatakan, hingga kini tidak terdapat kendala besar dalam proses pendistribusian bantuan pangan. Namun, kondisi geografis sejumlah wilayah menjadi tantangan tersendiri, terutama daerah pegunungan dan wilayah yang harus dijangkau melalui jalur perairan.

Di daerah pegunungan, distribusi terkadang terhambat ketika hujan turun karena kondisi jalan menjadi licin dan berlumpur.

“Kendala yang terlalu besar tidak ada. Cuma kadang kalau kondisi geografisnya pegunungan, kalau hujan agak susah karena becek. Kendaraan roda empat yang mengangkut beras ini menunggu jalannya padat, baru bisa lewat,” kata Maysius.

Sementara di sejumlah wilayah Luwu Timur yang berada di seberang danau, distribusi juga sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Jika kondisi angin dan cuaca normal, distribusi dapat berjalan lancar. Namun, ketika angin kencang, penyeberangan harus ditunda hingga kondisi kembali aman.

Bantuan pangan ikut jaga stabilitas harga

Selain penyaluran bantuan pangan, Bulog juga terus menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk membantu menjaga harga beras di tingkat masyarakat.

Maysius mengatakan, penyaluran SPHP mendapat penugasan hingga 31 Desember 2026 dan dilakukan di seluruh kabupaten dan kota dalam wilayah kerja Bulog.

Menurut dia, bantuan pangan berupa 30 kilogram beras sekaligus dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima.

“Penyaluran bantuan pangan ini kami membagikan kepada masyarakat langsung 30 kilogram karena mendapat tiga bulan alokasi,” ujarnya.

Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat penerima dapat mengalihkan sebagian anggaran yang sebelumnya digunakan untuk membeli beras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Kalau mendapat bantuan ini, uang yang seharusnya untuk membeli beras atau bumbu dapur atau keperluan lain, bisa dialihkan. Jadi yang dulunya cuma beli ikan satu kilogram bisa sampai dua kilogram,” katanya.

Sementara itu, program SPHP tetap berjalan untuk menjaga ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau.

“Kalau di pasar-pasar itu hampir semua pasar ada beras SPHP,” ujar Maysius.