SIEM REAP – Indonesia memimpin forum The 21st DGICM + Australia Consultation yang digelar di Siem Reap, Kamboja, sebagai bagian dari rangkaian The 29th DGICM and Its Related Meetings. Forum tersebut membahas penguatan kerja sama keimigrasian antara negara-negara ASEAN dan Australia untuk menghadapi tantangan keamanan kawasan yang semakin kompleks.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, bertindak sebagai co-chair bersama First Assistant Secretary (Immigration) Department of Home Affairs Australia, Damien Kilner. Dalam sambutannya, Hendarsam menegaskan pentingnya memperkuat sinergi regional melalui pertukaran informasi, peningkatan tata kelola perbatasan, serta kolaborasi menghadapi berbagai bentuk kejahatan lintas negara.
"Forum ini kita harapkan dapat menjadi arah baru kemitraan ASEAN-Australia yang lebih solid dalam merespons dinamika perbatasan. Dengan membangun kepercayaan mutual dan keterbukaan informasi, kita sedang menyusun standardisasi operasional yang lebih tangguh di lini depan keimigrasian dan perbatasan," ujar Hendarsam.
Salah satu agenda utama pertemuan adalah peningkatan fasilitasi layanan perbatasan. Saat ini, warga negara Indonesia bersama warga Brunei Darussalam telah memperoleh kemudahan menggunakan fasilitas SmartGate di Australia.
Di sisi lain, sejumlah negara anggota ASEAN, seperti Kamboja, Laos, dan Filipina, menyoroti meningkatnya ancaman migrasi tidak teratur, perdagangan orang, penyelundupan manusia, hingga maraknya penipuan daring yang membutuhkan penanganan bersama secara regional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Singapura dan Australia mengusulkan pengembangan kerja sama baru melalui pemanfaatan data dan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Teknologi tersebut diharapkan mampu mendukung modernisasi layanan keimigrasian sekaligus memperkuat proses penyaringan di pintu-pintu perbatasan.
Pertemuan juga menyepakati kelanjutan ASEAN-Australia Programme of Work 2026–2027 yang berfokus pada penguatan kapasitas regional dalam menghadapi berbagai tantangan keimigrasian.
Menurut Hendarsam, program tersebut sangat relevan dengan dinamika kejahatan transnasional yang terus berkembang, termasuk perubahan pola migrasi, mobilitas tenaga kerja, penyelundupan manusia, perdagangan orang, hingga penyalahgunaan kanal keimigrasian.
"Kerja sama ASEAN-Australia penting untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan kawasan dalam menghadapi perubahan pola migrasi, mobilitas tenaga kerja, kejahatan transnasional, penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan penyalahgunaan kanal keimigrasian," katanya.
Sebagai bentuk komitmen, Indonesia akan menyelenggarakan Cyber Resilience Programme pada Agustus 2026 dengan pendekatan train-the-trainer. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan petugas garis depan dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berkaitan dengan jaringan kejahatan transnasional. Selain itu, sejumlah program strategis lain juga akan tetap berjalan di Vietnam, Filipina, dan Malaysia.
Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga secara resmi menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah The 22nd DGICM + Australia Consultation yang akan diselenggarakan di Bali pada 2027.
Hendarsam mengatakan Indonesia akan memanfaatkan forum tersebut untuk mendorong berbagai agenda prioritas, mulai dari penguatan pertukaran informasi yang aman, interoperabilitas data keimigrasian, ketahanan siber, pemanfaatan AI, perlindungan pekerja migran, hingga peningkatan kerja sama operasional dalam memberantas penipuan daring dan kejahatan transnasional.
"Indonesia siap menjadi tuan rumah The 22nd DGICM + Australia Consultation di Bali pada 2027. Kami akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendorong agenda prioritas seperti secure information sharing, interoperabilitas data keimigrasian, ketahanan siber, data dan AI, perlindungan pekerja migran, serta kerja sama operasional melawan online scam dan kejahatan transnasional," tutup Hendarsam.
:::