LUWU UTARA - Dandim 1403/Palopo Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro menghadiri rapat koordinasi penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Senin (1/6/2026).
Rapat yang digelar di Kantor Bupati Luwu Utara tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi langkah-langkah penanganan bencana sekaligus memastikan seluruh proses penanggulangan banjir berjalan secara optimal, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat terdampak.
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Deputi Logistik dan Peralatan (LDP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Dra. Andi Eviana, Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, jajaran Polres Luwu Utara, Danyon Brimob D Polda Sulawesi Selatan, BMKG, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah kepala desa dari wilayah yang terdampak banjir.
Dalam rapat tersebut, Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penanganan bencana, baik saat masa tanggap darurat maupun pada fase transisi menuju pemulihan.
“Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, TNI-Polri, serta sejumlah instansi terkait terus berupaya maksimal dalam penanganan bencana banjir ini. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama kita. Seluruh perangkat daerah dan unsur terkait harus tetap siaga serta memastikan pelayanan dasar, logistik, kesehatan, dan kebutuhan para pengungsi terpenuhi dengan baik,” kata Windra.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor guna mempercepat respons penanganan di lapangan. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, instansi vertikal, dan elemen masyarakat.
“Saya berharap seluruh jajaran dapat bekerja secara terpadu dan responsif dalam penanganan banjir. Kami dari TNI-Polri selalu siap membantu masyarakat terdampak bencana sehingga kebutuhan yang diperlukan di lokasi dapat segera diatasi,” ujarnya.
Selain membahas langkah penanganan darurat, rapat koordinasi tersebut juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, mulai dari akses menuju wilayah terdampak, kebutuhan tambahan logistik, hingga upaya percepatan normalisasi dan pemulihan pascabanjir di sejumlah daerah yang terdampak.