SIGI - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan pemerintah segera membangun hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
Kepastian itu disampaikan Suharyanto saat melakukan
kunjungan kerja ke wilayah terdampak gempa bersama Pangdam XXIII/Palaka Wira
Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Bupati Sigi Mohammad Rizal
Intjenae, Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, BPBD, serta unsur Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jumat (19/6/2026).
Rombongan
mengikuti rapat koordinasi di Pos Lapangan Penanganan Bencana Kecamatan
Nokilalaki. Selanjutnya, mengunjungi Desa Banasu dan Desa Lemban Tongoa yang
berada di sekitar pusat gempa.
Dalam keterangannya Suharyanto
mengatakan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akan diberikan dua
pilihan, yakni menempati hunian sementara atau menerima dana tunggu hunian
sambil menunggu pembangunan rumah permanen selesai.
"Rumah yang rusak berat akan kita bangunkan hunian
sementara. Bagi yang tidak ingin menempati hunian sementara akan diberikan dana
tunggu hunian sebagaimana pola penanganan bencana di daerah lain," kata
Suharyanto, Jumat.
“Dana
tunggu hunian diberikan sebesar Rp600.000 per bulan untuk setiap kepala
keluarga selama proses pembangunan rumah berlangsung,” tambahnya.
Menurut Suharyanto, langkah cepat Pemerintah Kabupaten
Sigi juga patut diapresiasi karena kebutuhan dasar masyarakat hingga saat ini
masih dapat terpenuhi.
"Hingga saat ini masyarakat tidak mengeluhkan
kebutuhan logistik dasar. Artinya pemerintah daerah bergerak cepat dan
pemerintah pusat hadir untuk memperkuat penanganan yang sudah berjalan," ucapnya.
Dalam kunjungan tersebut, BNPB turut menyerahkan bantuan
berupa paket sembako, tenda pengungsian, dan kebutuhan dasar lainnya kepada
warga yang masih bertahan di pengungsian mandiri di Desa Banasu dan Desa Lemban
Tongoa.
“Pemerintah
akan terus menambah kebutuhan logistik dan perlengkapan pengungsian agar
masyarakat dapat tinggal lebih nyaman selama masa tanggap darurat,” ujarnya.
Selain persoalan hunian, kerusakan infrastruktur turut
menjadi perhatian utama pemerintah, terutama sejumlah jembatan penghubung
antarwilayah yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Suharyanto mengatakan pemerintah bersama TNI dan Dinas
Pekerjaan Umum telah menyepakati pembangunan jembatan fungsional sebagai solusi
sementara agar aktivitas masyarakat tetap berjalan.
"Ada beberapa jembatan yang rusak. Kami bersama
Pangdam dan Dinas PU Provinsi sudah sepakat untuk segera membangun jembatan
fungsional terlebih dahulu agar akses masyarakat tetap berjalan," tuturnya.
Suharyanto menambahkan,
BNPB akan membantu operasional penanganan darurat, sementara pembangunan
infrastruktur permanen akan dilakukan secara bertahap setelah kondisi wilayah
terdampak dinyatakan stabil.
Pemerintah juga mulai mengantisipasi potensi ancaman
lanjutan berupa banjir akibat terbentuknya kubangan dan hambatan aliran sungai
di sejumlah titik pascagempa.
Bupati Sigi Mohammad Rizal Intjenae mengatakan koordinasi
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku
kepentingan terus diperkuat untuk mempercepat proses pemulihan wilayah
terdampak.
“Kunjungan
Kepala BNPB bersama jajaran pemerintah dan TNI menjadi bukti keseriusan
pemerintah dalam memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa berjalan
cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkap Rizal.