PALOPO – Pemerintah Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menyatakan kesiapan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini. Namun, pencairannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palopo, Abdul Waris, memastikan secara prinsip pemerintah daerah telah siap merealisasikan pembayaran tersebut.
“Begitu juknisnya turun, kita langsung bayarkan ke rekening masing-masing ASN,” ujar Waris.
Ia menegaskan, anggaran THR ASN telah tersedia di kas daerah. Pemerintah kota, kata dia, hanya tinggal menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait waktu dan mekanisme pencairan.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Palopo, Dadin Kalbukhari, menyebutkan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembayaran THR tahun ini.
“Insya Allah untuk persiapan dan kesanggupan membayar THR tahun ini, Kota Palopo siap. Selama ada aturan dari pusat yang mengatur untuk dibayarkan, kami siap,” kata Dadin.
Ia menegaskan, dari sisi kemampuan fiskal tidak ada kendala berarti. “Kalau kesiapan anggaran, dananya siap. Palopo siap,” ujarnya.
Meski demikian, jadwal pembayaran belum dapat dipastikan. Pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat mengenai waktu pencairan.
“Kami menunggu aturan dari pusat dulu, tanggal berapa dibayarkan. Persoalan jadwal itu kami tunggu peraturan dari pusat untuk pembayarannya,” katanya.
Terkait besaran THR, Dadin menjelaskan perhitungannya mengacu pada gaji ASN bulan Februari. Dengan skema tersebut, total anggaran yang disiapkan diperkirakan berada pada kisaran Rp 21,5 miliar hingga Rp 22 miliar.
“Kalau untuk jumlah THR, kita berpatokan pada gaji bulan Februari. Jadi kemungkinan besarannya itu sekitar Rp 21,5 sampai Rp 22 miliar yang kami siapkan,” ujarnya.
Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan,
buruh, dan pekerja swasta dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR)
menjelang Lebaran 2026.
Pemerintah memberi sinyal pencairan THR bagi ASN akan dilakukan lebih awal,
bahkan kemungkinan sejak awal bulan puasa. Untuk mendukung kebijakan tersebut,
pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun dalam APBN 2026.
Nilai ini meningkat dibanding alokasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar
Rp49,9 triliun.
Jika mengacu pada pola tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR ASN biasanya
dilakukan 10 hingga 14 hari kerja sebelum Lebaran.
Dengan perkiraan Idul Fitri 2026 jatuh pada 21–22 Maret 2026, maka THR ASN
diperkirakan cair pada kisaran 11 sampai 15 Maret 2026. Namun pada 2026,
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah menargetkan
pencairan dilakukan lebih awal.
“(Pencairan THR) Minggu pertama puasa,” kata Purbaya saat dikonfirmasi
wartawan di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Ia tidak merinci tanggal pastinya, tetapi memastikan penyaluran tunjangan
akan dimulai dalam waktu dekat.
“Bentar lagi,” ujarnya.
Pemerintah juga menegaskan THR ASN tidak hanya diberikan kepada PNS, tetapi
mencakup:
-
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
-
-Prajurit TNI
-
Anggota Polri
-
Pensiunan dan penerima pensiun
Berkaca pada kebijakan sebelumnya, komponen THR ASN diperkirakan meliputi:
-
Gaji pokok (CPNS menerima 80 persen)
-
Tunjangan keluarga
-
Tunjangan pangan Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
-
Tunjangan kinerja hingga 100 persen.