PALОPO - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Palopo mengecam penembakan terhadap seorang sopir travel asal Toraja di Wamena, Papua Pegunungan, yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Kasus tersebut mendapat perhatian GMNI Palopo karena menyangkut keselamatan masyarakat sipil yang bekerja dan mencari nafkah di wilayah Papua.
Sekretaris DPC GMNI Palopo, Muharto, mengatakan satu nyawa yang hilang sudah terlalu banyak jika dilihat dari sisi kemanusiaan.
“Korban bukan sekadar nama dalam pemberitaan. Ia adalah manusia, pekerja, bagian dari keluarga, dan seseorang yang memiliki hak untuk hidup serta pulang dengan selamat kepada orang-orang yang menunggunya,” kata Muharto.
Menurut dia, negara harus memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil, terutama mereka yang bekerja dan mencari nafkah di daerah yang memiliki persoalan keamanan.
“Kami bertanya kepada negara, harus berapa lagi rakyat menjadi korban sebelum perlindungan terhadap masyarakat sipil benar-benar diperkuat?” ujarnya.
Muharto menilai Papua tidak boleh menjadi ruang di mana kematian masyarakat sipil dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Dia mengatakan konflik dan persoalan keamanan di Papua memiliki sejarah serta kompleksitas tersendiri. Namun, keselamatan masyarakat sipil, menurutnya, harus tetap menjadi prioritas.
DPC GMNI Palopo juga mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus penembakan tersebut hingga tuntas.
“Ungkap pihak yang bertanggung jawab dan pastikan proses hukum berjalan secara tegas, profesional dan transparan,” kata Muharto.
Selain itu, GMNI Palopo meminta pemerintah memastikan masyarakat sipil yang bekerja di Papua mendapatkan perlindungan nyata.
Muharto mengatakan negara jangan hanya hadir setelah masyarakat menjadi korban.
“Jangan sampai keluarga hanya menerima kabar duka, sementara negara hadir setelah nyawa terlanjur hilang,” ujarnya.
GMNI Palopo juga mempertanyakan efektivitas upaya negara dalam memutus rantai kekerasan di Papua. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi serius apabila kekerasan terhadap masyarakat sipil terus berulang.
“Bagi kami, menjaga kemanusiaan bukan pilihan. Melindungi rakyat adalah tanggung jawab negara,” kata Muharto.
No comments:
Post a Comment