LUWU – Aksi mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Wija To Luwu masih memblokade Jalan Trans Sulawesi di Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, hingga Sabtu (24/1/2026) malam. Akses utama penghubung antardaerah tersebut belum juga dibuka meski telah dilakukan sejumlah upaya negosiasi oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah.
Aksi blokade yang telah
berlangsung selama dua hari itu menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total.
Ratusan kendaraan, mulai dari mobil pribadi, truk logistik, bus antarkota,
hingga kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM), terjebak antrean panjang
di kedua arah.
Pada Sabtu sore sekitar pukul
14.41 Wita, Kapolres
Luwu kembali melakukan negosiasi dengan massa aksi agar jalan dibuka demi
kepentingan masyarakat luas. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
Massa tetap bersikeras mempertahankan blokade.
Kapolres Luwu AKBP Adnan
Pandibu mengatakan, pihaknya telah menempuh pendekatan persuasif dengan
mahasiswa, namun tidak mendapat respons positif.
“Teman-teman dengar ya, kami
sudah negosiasi baik-baik demi kepentingan orang banyak. Tapi mereka
bersikeras. Mau tidak mau, demi kepentingan masyarakat luas, jalan ini harus
kami buka,” kata Adnan
saat dikonfirmasi, Sabtu sore.
Menurut Adnan, hasil
negosiasi tidak menunjukkan titik temu karena mahasiswa tetap menolak membuka
akses jalan. Ia menegaskan bahwa keputusan pembukaan jalan merupakan langkah
terakhir demi mencegah dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Negosiasi kembali dilanjutkan
pada pukul 16.51 Wita dengan menghadirkan Kapolres Luwu dan Wakil Bupati Luwu.
Dalam pertemuan tersebut, pihak aliansi mahasiswa meminta agar Bupati Luwu,
Kapolres Luwu, dan Dandim 1403/Palopo hadir langsung menemui massa aksi.
Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy
Bijak Pawindu yang hadir dalam negosiasi tersebut menyampaikan penjelasan
terkait komitmen pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat
Walenrang–Lamasi (Walmas), termasuk isu pemekaran wilayah.
“Saya betul-betul memahami
apa yang menjadi perhatian kita semua. Yakinlah dan percayalah bahwa Bupati
Luwu sampai hari ini terus memikirkan harapan masyarakat Walmas,” ucap Dhevy di hadapan massa aksi.
Ia mencontohkan sejumlah
program yang telah diberikan pemerintah daerah sebagai bentuk perhatian
terhadap wilayah Walmas, salah satunya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Kita sudah diberikan MPP
sehingga pelayanan administrasi, seperti KTP dan lainnya, tidak lagi harus ke
Belopa. Ini bagian dari kepedulian beliau kepada masyarakat Walmas,” ujarnya.
Dhevy juga menegaskan bahwa
seluruh kepala daerah dan DPRD di wilayah Luwu Raya telah mendeklarasikan
dukungan terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya serta pemekaran Walmas menjadi
daerah otonomi baru dengan nama Kabupaten Luwu Tengah.
“Jangan pernah meragukan kami
untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, penjelasan
Wakil Bupati belum mampu melunakkan sikap massa. Mahasiswa tetap bersikeras
meminta bertemu langsung dengan Bupati Luwu sebelum membuka akses jalan.
Menjawab permintaan tersebut,
Bupati Luwu Patahudding akhirnya menemui massa aksi pada malam hari sekitar
pukul 21.08 Wita. Dalam pertemuan itu, Patahudding menjelaskan bahwa komitmen
kepala daerah se-Tana Luwu terkait perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya
telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir.
“Sekitar tiga bulan lalu,
kami para kepala daerah se-Tana Luwu sudah berkumpul dan berkomitmen
memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Semua sudah
menandatangani,” ujar Patahudding.
Ia menjelaskan bahwa saat ini
proses yang tengah dilakukan adalah pemenuhan persyaratan administratif agar
Provinsi Luwu Raya dapat terdaftar secara resmi.
“Selama ini Luwu Raya belum
terdaftar, baru tercatat. Maka persyaratan administrasi itulah yang sedang kami
lengkapi. Semua kepala daerah dan pimpinan DPRD sudah bertanda tangan,” tuturnya..
Namun, meski telah mendapat
penjelasan langsung dari Bupati Luwu, massa aksi kembali menegaskan sikapnya
untuk tetap mempertahankan blokade dan menolak membuka akses jalan Trans
Sulawesi.
Pantauan di lokasi, selama dua hari pemblokiran terjadi penumpukan kendaraan di sepanjang ruas jalan. Sejumlah penumpang dan sopir terpaksa bermalam di dalam kendaraan. Di tengah kondisi tersebut, warga setempat tampak memberikan bantuan berupa makanan dan minuman kepada para pengendara yang terjebak kemacetan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.