LUWU – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur, Sulawesi Selatan, mengalami kendala menyusul tertahannya arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Sabtu (24/1/2026). Tertahannya jalur utama tersebut dipicu oleh aksi damai masyarakat yang menyebabkan kendaraan, termasuk mobil tangki pengangkut BBM, tidak dapat melintas secara normal selama berjam-jam.
Dampak keterlambatan
distribusi BBM itu mulai dirasakan warga di sejumlah daerah, khususnya di Luwu
Utara. Rahim, salah seorang warga, mengaku kesulitan
mendapatkan BBM jenis Pertalite sejak akses jalan Trans Sulawesi tertutup.
Menurut dia, stok Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum
(SPBU) kosong, sehingga masyarakat terpaksa membeli BBM dari penjual eceran
dengan harga yang jauh lebih mahal.
“Kalau di SPBU sudah tidak
ada. Mau tidak mau kami beli di luar. Saya dapat Pertalite dengan harga Rp
40.000 per liter,” kata Rahim, Minggu (25/1/2026).
Rahim mengatakan, kondisi
tersebut sangat memberatkan warga, terutama masyarakat kecil yang
menggantungkan aktivitas sehari-hari pada kendaraan bermotor. Ia menilai,
kelangkaan BBM bukan hanya berdampak pada mobilitas, tetapi juga mengganggu
aktivitas ekonomi dan pekerjaan warga.
“Kalau begini terus, susah
mau kerja. Ongkos makin mahal, sementara penghasilan tidak bertambah,” ucapnya.
Keluhan serupa juga
disampaikan Usman, warga yang melintas dari Luwu Utara ke Palopo.
Dia berharap agar
distribusi BBM dapat segera kembali normal.
“Kami meminta
pemerintah dan pihak terkait segera mencarikan solusi agar pasokan BBM ke
wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur tidak semakin terganggu,” ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut,
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menegaskan komitmennya untuk tetap
menyalurkan BBM ke wilayah terdampak, meskipun jalur distribusi utama mengalami
hambatan akibat situasi di lapangan.
Area Manager Communication,
Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, T. Muhammad Rum,
mengatakan keselamatan masyarakat serta awak mobil tangki menjadi prioritas
utama perusahaan dalam menghadapi situasi tersebut.
“Kami memahami masyarakat
sedang menyampaikan aspirasi secara terbuka. Dalam kondisi seperti ini,
Pertamina mengedepankan prinsip kehati-hatian agar seluruh pihak tetap aman,” tutur Rum dalam keterangan tertulisnya Minggu
(25/1/2026).
Rum menjelaskan, meskipun
distribusi BBM sempat terhambat, Pertamina terus mengerahkan seluruh potensi
yang ada untuk memastikan pasokan energi tetap tersalurkan ke masyarakat. Ia
menegaskan, komitmen Pertamina adalah menjaga kelancaran suplai energi nasional
dengan tetap menghormati dinamika dan aspirasi masyarakat.
“Kami mengucapkan terima
kasih atas pengertian masyarakat Luwu. Komitmen kami adalah memastikan pasokan
energi tetap terjaga agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dalam jangka
panjang,” jelas Rum.
Akibat tertahannya jalur
Trans Sulawesi di Desa Marabuana, sejumlah kendaraan pengangkut BBM mengalami
keterlambatan tiba di lokasi tujuan. Kondisi ini berdampak langsung pada
operasional sejumlah fasilitas penyaluran energi di wilayah Luwu Utara dan Luwu
Timur.
Pertamina Patra Niaga
mencatat, keterlambatan distribusi tersebut memengaruhi operasional 19 SPBU, 2
stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), serta 13 agen LPG yang tersebar di dua
kabupaten tersebut. Meski demikian, Pertamina memastikan terus melakukan
pemantauan secara intensif terhadap stok BBM dan LPG di setiap titik
penyaluran.
Untuk mengantisipasi
kekosongan yang lebih luas, tim operasional Pertamina Patra Niaga langsung
mengambil langkah-langkah strategis, termasuk pengaturan ulang jadwal
distribusi dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait.
Pertamina juga mengimbau
masyarakat agar tetap tenang dan menggunakan BBM maupun LPG sesuai kebutuhan.
Imbauan tersebut disampaikan untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah kondisi
distribusi yang belum sepenuhnya normal.
Sebagai tindak lanjut,
melalui Sales Branch Manager (SBM) Sulselbar I Fuel, Muhammad Yoga Prabowo,
Pertamina Patra Niaga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Luwu, aparat
penegak hukum, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi ini dilakukan
untuk memprioritaskan penyaluran BBM, mengamankan jalur distribusi, serta
memastikan pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat. Pertamina juga
menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi dan
pelayanan publik di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur.
Selain itu, seluruh SPBU di
wilayah terdampak telah diinstruksikan untuk menjalankan protokol keselamatan
operasional secara ketat serta bersinergi dengan aparat penegak hukum guna
memastikan distribusi BBM dapat berjalan aman dan lancar begitu akses jalan
kembali terbuka.
Ratusan kendaraan roda empat, truk, bus, hingga mobil
angkutan bahan bakar minyak (BBM) terjebak kemacetan panjang akibat aksi
blokade Jalan Trans Sulawesi di Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara,
Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Sabtu (24/1/2026) siang. Aksi tersebut
menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total dari dua arah.
Jenderal Lapangan aksi Aliansi Mahasiswa Wija To Luwu, Alif Nugraha, mengatakan blokade jalan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai belum merealisasikan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.
“Dua tuntutan tersebut menjadi fokus utama kami dalam
aksi ini yang telah berlangsung selama dua hari,” kata Alif, Sabtu (24/1/2026)
siang.
Aksi blokade dilakukan dengan cara menebang sejumlah
pohon yang kemudian dijadikan palang untuk menutup badan jalan. Akibatnya,
kendaraan yang melintas tidak dapat melanjutkan perjalanan dan terpaksa
berhenti di lokasi antrean yang mengular hingga beberapa kilometer.
Kemacetan panjang ini berdampak langsung pada aktivitas
masyarakat dan distribusi logistik, termasuk kendaraan angkutan BBM. Sejumlah
sopir mengaku telah tertahan berjam-jam tanpa kepastian kapan jalan kembali
dibuka.
“Sejak kemarin kami tertahan disini, keluarga kami sudah
menanti, usaha kami juga terancam bangkrut,” ucap Nuri.
Aliansi Mahasiswa Wija To Luwu menilai lambannya
pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Luwu Raya menjadi alasan utama
tuntutan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Selain itu, mereka juga mendorong
pemekaran Provinsi Luwu Raya karena menganggap wilayah tersebut belum
mendapatkan perhatian optimal selama berada di bawah naungan Provinsi Sulawesi
Selatan.
“Selama ini kami menilai sering terjadi keterlambatan pembangunan serta pengalokasian anggaran di sektor ekonomi, kesehatan, dan politik. Bahkan, kami juga melihat adanya perlakuan diskriminatif terhadap Wija To Luwu, termasuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di Makassar,” ujar Alif.