JAKARTA – PT Vale Indonesia Tbk menegaskan komitmennya untuk menerapkan praktik pertambangan yang baik dan berkelanjutan melalui pengembangan proyek Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Proyek tersebut mencakup pembangunan smelter untuk pengolahan nikel dan ditargetkan mulai memasuki tahap penambangan pada 2026.
Hingga akhir 2025, seluruh aktivitas PT Vale di Pomalaa masih difokuskan pada tahapan konstruksi. Perusahaan memastikan setiap proses berjalan sesuai prinsip perlindungan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan masyarakat.
“Kami senantiasa berkomitmen terhadap penerapan pengelolaan pertambangan yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan kelestarian lingkungan, kesejahteraan, serta kesehatan dan keselamatan masyarakat,” kata Direktur dan Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia, Budiawansyah, dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).
Menurut Budiawansyah, pelaksanaan komitmen tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Pernyataan itu disampaikan Budiawansyah saat menjadi penanggap dalam peluncuran laporan riset dan diskusi publik bertajuk “Riset Pembangunan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) dan Pabrik Peleburan HPAL Kolaka Nikel Indonesia (KNI)” yang digelar Yayasan Satya Bumi di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Dalam forum tersebut, juru kampanye Satya Bumi Alexandra Aulianta dan Kisran Makati dari Puspaham memaparkan sejumlah temuan riset, termasuk kajian hidrologi. Menanggapi hal itu, Budiawansyah menjelaskan bahwa sebelum kegiatan penambangan dimulai, PT Vale selalu menyusun kajian hidrologi secara menyeluruh.
Kajian tersebut mencakup pemetaan daerah tangkapan air, arah aliran air limpasan, hingga analisis curah dan intensitas hujan. Selain itu, perusahaan menghitung potensi debit air limpasan, erosi, dan sedimentasi, serta merancang sistem drainase dan fasilitas penangkap sedimen sesuai rencana pembukaan lahan.
“Untuk memastikan fungsinya berjalan optimal, kami melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air limpasan sebelum dialirkan ke badan air. Ini menjadi wujud nyata komitmen kami dalam pengelolaan lingkungan,” ujar Budiawansyah.
Terkait pembukaan lahan di wilayah IUPK Pomalaa, Budiawansyah menjelaskan bahwa hingga saat ini total lahan yang telah dibuka mencapai 880,3 hektar atau sekitar 4,3 persen dari total luasan IUPK. Adapun pada kawasan hutan lindung, bukaan lahan tercatat 82,4 hektar atau 0,4 persen dari total wilayah izin.
Dari total bukaan tersebut, sekitar 83,7 hektar digunakan untuk persiapan penambangan, sementara 796,54 hektar merupakan areal sarana penunjang permanen, seperti jalan tambang, perkantoran, fasilitas pengendali sedimen, dan ore stockpile.
“Khusus periode 2024–2025, total bukaan lahan baru menurut catatan kami adalah 487,9 hektar, bukan 854,29 hektar sebagaimana disampaikan dalam surat Satya Bumi dan Puspaham,” kata Budiawansyah.
Ia juga menegaskan bahwa PT Vale memandang perlindungan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Terkait kekhawatiran atas kondisi kesehatan warga Desa Hakatutobu, Budiawansyah menyatakan perusahaan memahami keprihatinan tersebut.
Namun, berdasarkan penelusuran internal dan pemetaan wilayah yang lebih luas, Desa Hakatutobu berada di daerah aliran sungai (DAS) yang berbeda dengan keluaran air limpasan tambang PT Vale.
“Wilayah desa tersebut berdekatan dengan beberapa konsesi pertambangan lain yang telah lebih dahulu beroperasi,” ujarnya.
Sebagai pembanding, Budiawansyah mencontohkan praktik pertambangan berkelanjutan yang telah lama diterapkan PT Vale di Sorowako, Sulawesi Selatan. Praktik tersebut, kata dia, telah mengantarkan PT Vale meraih berbagai penghargaan, antara lain PROPER Emas 2024, Gold Award Asia ESG Positive Impact Awards 2025 untuk konservasi keanekaragaman hayati, serta Lestari Awards 2025.
“Kami mengapresiasi kajian yang dilakukan dan menjadikannya sebagai referensi. Kami percaya transparansi adalah kunci untuk membangun praktik pertambangan yang lebih baik. Karena itu, kami terbuka terhadap masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Budiawansyah.