LUWU
TIMUR - Proyek pembangunan WC di SDN 207 Taripa,
Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan,
menyita
perhatian publik. Anggaran proyek yang mencapai Rp 176,3 juta dinilai
tidak wajar, bahkan disebut melebihi harga rumah subsidi tipe 36 di daerah
tersebut.
Sorotan
warga semakin menguat setelah mengetahui bahwa bangunan WC itu didirikan di
atas bekas bangunan lama yang sebelumnya telah dibongkar. Dugaan tidak adanya
konsultan pengawas juga menjadi pertanyaan tersendiri bagi masyarakat setempat.
Dibangun
di Atas Bekas WC Lama
Kepala SDN 207 Taripa, Ismanuryanti, tidak menampik bahwa proyek tersebut memanfaatkan lokasi bangunan lama yang telah dibongkar sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa desain bangunan memang tidak dipasang di halaman sekolah.
“Memang
dibangun di atas bekas bangunan lama, tapi tetap ada galiannya. Gambarnya ada,
saya simpan di dalam rumah dinas karena takutnya dirobek anak-anak kalau
dipasang di luar,” kata Ismanuryanti saat dikonfirmasi, Jumat (15/11/2025) sote kemarin.
Ismanuryanti
menegaskan bahwa pihak sekolah menerima proyek itu sebagaimana yang diserahkan
oleh dinas terkait, dan tidak ikut dalam proses penentuan rekanan atau besaran
anggaran. Saat
ditanya siapa penanggung jawab dan pelaksana proyek, Ismanuryanti mengatakan
pengerjaan dilakukan oleh warga sekitar Taripa.
“Penanggung
jawabnya orang Taripa beserta tukangnya,” ucapnya.
Pantauan di lokasi, keterlibatan CV Afri Jaya Utama sebagai
pelaksana yang tercantum di papan proyek disebut hanya sebagai pengelola
administrasi. Namun, warga mempertanyakan transparansi teknis proyek, termasuk
apakah konsultan pengawas dilibatkan atau tidak.
Yang
membuat warga heran adalah nilai anggaran proyek WC tersebut yang dianggap
tidak masuk akal. Salah satu warga mengatakan biaya pembangunan WC itu lebih
tinggi dari harga rumah bersubsidi.
“Lebih
mahal dari harga perumahan ini proyek WC sekolah,” ujarnya sambil meminta
identitasnya tidak diberitakan.
Ia
mengungkapkan bahwa harga rumah subsidi tipe 36 di wilayah Luwu Timur berada di
kisaran Rp 173 juta. Sementara anggaran yang tertera pada papan proyek WC SDN
207 Taripa mencapai Rp 176.358.660.
“Ini
WC secanggih apa sampai anggarannya sebesar itu? Mana dibangun di atas bangunan
lama, besinya juga cuma 5 mm,” tuturnya heran.
“Kalau struktur lama tetap dipakai atau hanya dipermak ringan,
seharusnya biaya pembangunan tidak melonjak setinggi yang tercantum,” imbuhnya.
Ukuran
Bangunan dan Sumber Anggaran
Bangunan WC tersebut memiliki ukuran 4 x 6 meter dengan dua ruangan utama. Masing-masing ruang dilengkapi dua bilik toilet. Total hanya empat bilik WC untuk seluruh bangunan.
Proyek
ini bersumber dari APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Pendidikan
Luwu Timur. Dalam papan informasi, tertera CV Afri Jaya Utama sebagai pelaksana
pekerjaan.
Namun,
dugaan bahwa proyek tersebut tidak melibatkan konsultan pengawas kembali
mencuat di tengah masyarakat. Kondisi itu menambah panjang daftar pertanyaan
publik terkait transparansi dan kewajaran biaya proyek.
Hingga
berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Luwu Timur maupun dinas teknis
lainnya belum memberikan penjelasan resmi terkait besaran anggaran, mekanisme
penentuan rekanan, maupun proses pengawasan proyek.
Padahal,
proyek WC sekolah biasanya berada dalam pengawasan ketat karena menyangkut
pemenuhan standar sanitasi dan keselamatan bagi siswa.
Transparansi
penggunaan anggaran pembangunan fasilitas pendidikan menjadi penting, terutama
karena anggaran tersebut bersumber dari uang publik.
Warga
berharap pemerintah daerah memberikan klarifikasi atas sejumlah kejanggalan
yang ditemukan di lapangan. Mulai dari pemanfaatan struktur lama, spesifikasi
bangunan, besaran anggaran, hingga siapa sebenarnya pihak pelaksana yang
bertanggung jawab penuh atas proyek tersebut.
“Kalau
memang anggarannya wajar, jelaskan saja ke masyarakat. Jangan sampai muncul
prasangka yang macam-macam,” terang warga setempat.
Pembangunan
fasilitas sanitasi menjadi kebutuhan penting bagi sekolah, namun transparansi
dan akuntabilitas pelaksanaannya tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan
polemik di tengah masyarakat.