LUWU – Di tengah tren efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah di seluruh Indonesia pada 2025, Kabupaten Luwu justru mencatat capaian positif. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu merilis data terbaru yang menunjukkan penurunan signifikan angka kemiskinan.
Bupati Luwu H. Patahudding bersama Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu disebut berhasil mengakselerasi penurunan kemiskinan sehingga Luwu masuk dalam lima besar daerah tercepat menurunkan kemiskinan di Sulawesi Selatan.
Kepala BPS Luwu, Andi Cakra Atmajaya, mengatakan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, angka kemiskinan di Luwu turun dari 11,70 persen pada 2024 menjadi 10,97 persen pada 2025. Artinya, terjadi penurunan 0,73 persen atau setara dengan 2.480 jiwa.
“Jumlah penduduk miskin berkurang dari 44.240 jiwa pada 2024 menjadi 41.760 jiwa di tahun 2025. Penurunan ini menempatkan Luwu di posisi keempat daerah dengan tingkat penurunan kemiskinan terbesar di Sulsel,” ujar Andi Cakra kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).
Menurutnya, tiga daerah lain dengan capaian lebih tinggi adalah Parepare (0,83 persen), Pangkep (0,81 persen), dan Luwu Timur (0,76 persen). Sementara Luwu berada di atas Toraja Utara (0,68 persen), Bulukumba (0,65 persen), Wajo (0,61 persen), Bantaeng (0,58 persen), dan Makassar (0,54 persen).
Andi Cakra menilai capaian ini tidak lepas dari berbagai program kerakyatan yang dijalankan Pemkab Luwu pada awal masa kepemimpinan Pata-Dhevy. Beberapa di antaranya adalah bantuan sosial, bantuan bibit bagi petani, serta dorongan percepatan penerimaan tenaga kerja di sejumlah perusahaan yang berinvestasi di Luwu.
Selain itu, indikator lain juga menunjukkan perkembangan positif. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) turun dari 2,05 poin pada 2024 menjadi 1,49 poin pada 2025. Sementara indeks keparahan kemiskinan (P2) berkurang dari 0,53 poin menjadi 0,28 poin pada periode yang sama.
“Dengan kondisi ini, Pemkab Luwu akan lebih mudah menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit di tahun-tahun mendatang melalui intervensi program pembangunan berbasis kerakyatan,” kata Andi Cakra.
Ia menjelaskan, dalam penghitungan angka kemiskinan, BPS menggunakan dua variabel utama, yakni pengeluaran untuk konsumsi makanan (beras, ikan, telur, kapurung, hingga rokok) dan non-makanan (biaya listrik, air, cicilan, dan kebutuhan rutin lainnya).
“Data ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menekan kemiskinan di tengah tantangan ekonomi nasional,” tutupnya.