MAKASSAR - Debat Terbuka pasangan calon (Paslon) wali kota dan wakil wali kota palopo 2024 yang berlangusng di Ballroom Eboni, Hotel Gammara, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (3/10/2024) sore, Moderator debat bertanya ke Paslon nomor urut 3 Rahmat Masri Bandaso - Andi Tenri Karta.
Pertanyaan tersebut yakni untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun yang diwujudkan melalui kehidupan tanpa kemiskinan ekstrem, memberikan akses kepada semua orang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air, layanan kesehatan, berdasarkan data BPS Kota Palopo pada tahun 2023 sekitar 7,6% dari populasi penduduk atau sekitar 14.850 orang hidup di bawah garis kemiskinan penyebab utamanya adalah minimnya lapangan kerja, ketimpangan pendapatan dan biaya hidup yang meningkat, pertanyaannya bagaimana strategi pasangan calon untuk mengurangi angka kemiskinan dan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat.
Rahmat Masri Bandaso menjawab bahwa terkait dengan apa yang terjadi di Kota Palopo bahwa masih banyak masyarakat kita yang hidup dibawa garis kemiskinan, ini menjadi persoalan yang harus terselesaikan dan kami yakin pasangan nomor urut 3 jika diberi amanah untuk menjadi walikota dan wakil walikota akan menuntaskannya.
"Apa yang menjadi salah satu tujuan kami menjadikan masyarakat Kota Palopo masyarakat yang sejahtera, ini insha Allah tercapai bagaimana kita menurunkan tingkat pengangguran, bagaimana kita meningkatkan daya beli, berkaitan dengan itu persoalan-persoalan yang ada masyarakat harus diberikan stimulan," kata Rahmat.
"Bagaimana masyarakat itu bisa seperti UMKM, bisa mendapatkan pekerjaan, dengan bantuan modal dan juga bagaimana tingkat pengangguran yang kita harus tekan, kita hadirkan investor-investor yang akan merekrut tenaga kerja dan tenaga kerja kita harus diberi pelatihan-pelatihan yang cukup," tambah Rahmat.
Lanjut Rahmat, demikian pula untuk masyarakat yang membutuhkan insentif harus ditingkatkan insentifnya.
"Kita tidak membeda-bedakan masyarakat darimana, apapun agamanya, apa sukunya, tetap kita berikan hak yang tepat. Yang jelas ketika masyarakat itu membutuhkan dan itu sesuai dengan aturan maka serahkan kepada masyarakat," ucap Rahmat.
Rahmat mengatakan pemerintah harus hadir ketika ada persoalan ini, termasuk biaya untuk pembayaran air PDAM.
"Ini kadang-kadang membuat masyarakat kita itu mengeluh karena biaya beban yang cukup tinggi, oleh karena itu kedepan biaya beban ini harus kita turunkan sehingga masyarakat tidak terlalu terjebak demikian pula yang lainnya," jelas Rahmat.