“Kami hanya berharap mendapatkan pengakuan dari pemerintah bahwa kami memang sudah lama mengabdi sebagai tenaga kesehatan di Luwu Utara ya minimal kami bisa diberikan SK sebagai tenaga sukarela pak,” kata R(37) salah seorang Nakes yang sudah 5 tahun mengabdi sebagai bidan desa.
Hal serupa juga di katakan seorang tenaga kesehatan UPTD Puskesmas Malangke, Ahmad Siri (24) yang hanya menerima surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas.
“Dulu kami mengabdi secara ikhlas sebagai tenaga sukarela untuk melayani masyarakat dalam hal kesehatan baik itu sebagai bidan desa maupun perawat di puskesmas, tapi setelah adanya pendataan P3K kami merasa dianak tirikan karna dalam persyaratan kami wajib melampirkan SK dan Slip gaji sedangkan itu kami tidak miliki,” ucap Ahmad Siri.
"Besar harapan kami agar supaya anggota DPRD kabupaten Luwu Utara bisa mencarikan solusi untuk nasib kami pak," tambahnya.