PALOPO - Aliansi Perjuangan Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Kawasan Islamic Center, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Rabu (26/01/2022), berunjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo, dan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Aksi mereka menyoroti proses pembangunan proyek revitalisasi islamic centre dengan membangun boarding school dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dilakukan Pemerintah Kota Palopo di atas lahan Kawasan Islamic Centre dianggap menuai masalah secara administratif dan tekhnis.
Jendral Lapangan (Jendlap) Muhammad Sabar Aljihad mengatakan aksi kami di Kejari Palopo meminta kepada Kajari Palopo untuk memeriksa proses penganggaran yang dilakukan DPRD Kota Palopo.
“Kami menilai proses penganggaran sekaitan rencana pembangunan revitalisasi kawasan Islamic Centre tidak dimulai dari pembahasan komisi dan tidak diparipurnakan, anggaran revitalisasi sebanyak Rp52 Miliar dan cacat prosedural,” kata Sabar, saat dikonfirmasi di lokasi, Rabu (26/01/2022) sore.
Kepala Kejari Kota Palopo, Agus Riyanto saat menemui pengunjuk rasa mengatakan pihaknya meminta pengunjuk rasa agar menyampaikan jika ada pihak lain yang melakukan penyimpangan terkait pembebasan lahan.
“Jadi tolong kalau ada yang melihat lainnya menyimpang, tolong dibantu menginformasikan ke kami terkait dengan proses pembebasan lahan Islamic Centre, karena terkait ini semua jangan hanya satu sisi,” ucap Agus.