MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menghadiri Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022, yang dilaksanakan di Hotel Four Points by Sheraton, Selasa, (11/1/2022) kemarin.
Deklarasi janji kinerja ini juga mengangkat tema Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin Pasti dan Berakhlak Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Hukum dan HAM, Harun Sulianto, pemerintah provinsi memberi dukungan terhadap apa yang selama ini telah dilakukan di jajaran Kanwil Hukum dan HAM. Dan dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian zona integritas ini, kinerja dapat tercapai dengan baik sebagaimana dengan tahun-tahun yang lalu.
Ia juga berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulsel terhadap hal-hal strategis, seperti vaksinasi yang telah dikomunikasikan langsung ke Plt Gubernur Sulsel dan dibantu oleh Dinas Kesehatan. Khususnya Booster untuk warga binaan pemasyarakatan yang ada sebanyak 10.600 orang, dan ASN sebanyak 2.000an, terutama yang usia lanjut.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat, menyampaikan, Pemprov Sulsel sangat mengapresiasi adanya upaya-upaya strategis yang dilakukan. Pelaksanaan pembangunan zona integritas didasarkan pada Peraturan Presiden PP No 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi serta peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.
Sebagai informasi, kata Hayat, Sulsel saat ini mendorong dua hal. Yakni investasi yang baik, dengan ekspor yang cepat.
“Kalau investasi baik, tentu industri dan angkatan kerja dimana-mana, dan Insya Allah penanggulangan kemiskinan akan terurai dengan baik di Provinsi Sulawesi Selatan,” terangnya.
Ia berharap, melalui kegiatan ini dapat terjalin sebuah kolaborasi dan sinergitas antara seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, daerah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih dari KKN, yang pada akhirnya akan bermuara pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala perwakilan ombudsman RI Sulsel, Subhan, Kepala BNN Sulsel Brigjen Pol Ghiri Prawijaya, Perwakilan Kepolisian Daerah Sulsel, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, para Kepala Lapas Rutan dan Balai Pemasyarakatan Kabupaten/Kota se-Sulsel. (*)